Dairi, RevolusiNews.id – Proyek rehabilitasi jaringan irigasi Juma Gulangen di Desa Karing, Kecamatan Berampu, yang menelan anggaran fantastis Rp1 miliar dari APBD 2024, kini menjadi sorotan dan menuai kemarahan publik. Proyek dengan kode RUP 51535442 ini diduga kuat dipenuhi kejanggalan, mulai dari manipulasi volume pekerjaan hingga ketidakterbukaan informasi publik.
Di lapangan, ditemukan tanda volume (angka meter) dicat merah mencolok di atas parit, mengindikasikan batas-batas pekerjaan. Namun, hasil fisiknya justru tak sesuai dengan standar. Tebal pengecoran lantai diduga tidak seperti yang tercantum dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya), bahkan terlihat asal jadi. Permukaan lantai irigasi tidak rata, tipis di banyak titik, dan beberapa bagian telah retak sebelum dimanfaatkan sepenuhnya.
Warga menyebut, dugaan mark-up dan pengurangan material semakin jelas dengan kondisi pengerjaan yang tampak sembrono. Padahal, dengan nilai proyek sebesar itu, kualitas beton seharusnya maksimal dan sesuai spesifikasi teknis—namun fakta menunjukkan sebaliknya.
Lebih jauh, struktur bangunan irigasi sudah retak dan mengelupas, sementara aliran air masih tampak normal. Fakta di lapangan menunjukkan pemasangan parit tidak seragam di sisi kiri dan kanan, menambah deretan kejanggalan pelaksanaan.
Salah satu perangkat desa mengaku kecewa. Ia menyebut tidak ada koordinasi dari pihak pelaksana proyek dengan Kepala Dusun setempat. Parahnya lagi, rabat beton milik Dana Desa (ADD) pun ikut rusak akibat pengerjaan proyek ini, namun tak ada perbaikan hingga kini.
Yang paling mencolok: proyek tanpa papan informasi! Dalam proyek bernilai miliaran, hilangnya papan proyek sama saja dengan hilangnya transparansi, yang wajib sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik. Ini bukan sekadar kelalaian administratif—ini adalah indikasi penyembunyian informasi secara sistematis!
Dengan dugaan kuat adanya permainan volume, manipulasi item pengecoran, dan ketertutupan informasi, masyarakat kini patut bertanya:
Apakah proyek ini benar-benar untuk rakyat, atau hanya jadi ladang bancakan segelintir oknum?
Uang rakyat harusnya membangun, bukan jadi celengan oknum! *Tim Redaksi
.png)
