.jpg)
Aceh Singkil revolusinews.id – Ratusan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Aceh Singkil menyampaikan kekecewaan mereka atas keputusan penundaan pelantikan hingga 2026. Dari total 1.491 calon PPPK yang telah lulus seleksi formasi 2024, sekitar seratus orang menggelar pertemuan di tribun Alun-alun Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, pada Senin (10/3/2025).
Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas langkah-langkah yang akan diambil terkait kebijakan penundaan pelantikan. Salah seorang honorer yang hadir dalam pertemuan, Maman, menyatakan bahwa mereka tengah memilih koordinator dan merencanakan aksi damai di depan kantor DPRK Aceh Singkil guna menyampaikan aspirasi.
“Kami sedang memilih koordinator dan merencanakan aksi di depan kantor DPRK Aceh Singkil agar suara kami didengar,” ujar Maman perwakilan PPPK
Setelah pemilihan koordinator, lanjut Maman, mereka juga berencana menggelar audiensi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut yang dapat dijadikan dasar dalam pengurusan aksi lanjutan
Selain menyoroti penundaan pelantikan, Maman juga mengkritisi kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada status mereka sebagai honorer berpenghasilan rendah. Menurutnya, pemotongan gaji hingga 50 persen menjadi salah satu masalah utama akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Kami sudah mengeluarkan banyak biaya untuk pengurusan administrasi berkas PPPK, bahkan harus berhutang. Meski telah dinyatakan lulus, penundaan pelantikan membuat kondisi semakin sulit,” ungkapnya.
Maman berharap aksi damai yang direncanakan di halaman kantor DPRK Aceh Singkil dapat mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut.
Sebagaimana diketahui, dalam rapat kerja pada Rabu (5/3/2025), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi II DPR RI sepakat menunda pelantikan PPPK yang sebelumnya dijadwalkan tahun ini hingga 2026A.*H.LIMBONG sdg
.png)
