Revolusinews.id Nganjuk Jatim -Menteri PU Kabinet Merah Putih Dody Hanggodo melaksanakan kunjungan kerja ke Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawatimur, serta menyempatkan diri untuk berbincang-bincang dengan para perwakilan petani yang ada di sekitar Bendungan Semantok,Jum’at(22/11/2024).
Kedatangan Menteri PU Dody Hanggodo dipertanyakan oleh Mochamad Supriatin, Ketua DPD ICON RI Kabupaten Nganjuk yang juga menjabat sebagai sekretaris Forum Peduli Sumber Daya Air (FPSA).
Mochamad Supriatin yang akrab dipanggil Blawong mengatakan bahwa, lembaga pengusul Bendungan Semantok ada 3 Lembaga, yaitu Forum Peduli Sumber Daya Air (FPSA) dengan Ketua Koswodyono, Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) dengan Ketua Suhartono, dan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) dengan Ketua Sono.
 |
| Blawong Ketua DPD ICON RI Kabupaten Nganjuk |
“Terima kasih atas kunjungan Menteri PU ) ke Nganjuk di Bendungan Semantok, siapa tahu banyak problem yang bisa terselesaikan,” tutur Blawong.
Blawong menambahkan perlu diketahui bahwa problem yang terjadi di Bendungan Semantok yang pertama adalah tentang pembebasan lahan, yang kedua terkait tidak sesuai fungsi, atau bisa dikatakan gagal fungsi, mengingat dengan anggaran senilai 2,5 triliun rupiah asas manfaatnya sangat kecil sekali.
“Ada sekitar 3.242 hektar lahan sawah yang hingga saat ini tidak mendapatkan aliran air dari Bendungan Semantok, dikarenakan tidak ada saluran suplesi dari Bendungan ke saluran induk, ini sangat fatal sekali,” ungkap Blawong
Blawong berharap dengan adanya kunjungan kerja Menteri PU ke Nganjuk, bisa menyelesaikan problem yang terjadi di Bendungan Semantok yang hingga saat ini belum terselesaikan, bukan hanya rekreasi atau jalan-jalan menghabiskan uang rakyat saja.
 |
| Ramot Batubara Ketua Umum DPP ICON (Indobara Cakrabuana Anti Konspirasi Nasional) RI |
Senada dengan Blawong Ketua Umum DPP ICON RI, Ramot Batubara yang di dampingi ketua dan jajaran pengurus DPD ICON RI Nganjuk, meminta pertanggung jawaban pihak BBWS Brantas Surabaya yang tidak memperhatikan nasib kurang lebih 7000 masyarakat sekitar bendungan Semantok.
“Jelas ini menghambat pertumbuhan perekonomian bagi masyarakat petani sekitar wilayah Nganjuk, proyek mercusuar ini perlu dilakukan pemeriksaan oknum oknum terkait, termasuk Kepala balai hingga kasatker dan PPK yang bertanggung jawab atas pembangunan bendungan terbesar di asia ini,” tegas Bung Bara.
Ramot meminta KPK dan aparat hukum lainnya turun langsung untuk melakukan penyelidikan, dugaan kuat adanya permainan penggunaan anggaran keuangan negara.
“Saya meminta KPK segera turun memeriksa Kepala balai hingga kasatker dan PPK yang bertanggung jawab atas pembangunan bendungan terbesar di asia ini,” pungkas Bung Ramot. (Red)
.png)
