CEO

'Advertisement'
ADVERTISEMENT

UCAPAN RAMADHAN

BREAKING NEWS

Loading...

no-style

Karawang Lumbung Padi Nasional Petani Minta Cukupi Pupuk Dan BBM Bulog Turun Tangan Beli Gabah Petani

adminrevolusinews.id
6/11/22, 13:00 WIB Last Updated 2022-06-12T02:53:24Z


revolusinews.id Karawang - Kabupaten  Karawang merupakan salah satu lumbung padi dan penyumbang padi nasional yang tercatat sebagai daerah produsen beras terbesar kedua setelah Kabupaten Indramayu. Sebagai lumbung padi nasional, Karawang di minta untuk surplus gabah sebanyak 1,5 juta ton pertahun. 

Disisi lain Karawang sebagai salah satu kawasan strategis ekonomi yang mengakibatkan permintaan lahan perumahan meningkat tentu berpengaruh terhadap areal persawahan semakin berkurang. 


"Semestinya Pemerintah daerah lebih ketat dalam memberlakukan regulasi yang sudah ada. Penetapan dan pembatasan pada zona perumahan dan zona tertentu, jangan sampai lahan pertanian terus terkikis kata H.Junaedi salah satu tokoh dan pelaku tani di Wadas ,Telukjambe Timur kepada revolusinews.id ,Sabtu (11/06/'22) siang.


Selain itu, lanjutnya selama kami menjadi petani banyak keluhan dari para petani yang mengeluhkan seringnya terjadi kelangkaan pupuk, sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kepentingan menggarap lahan sawah, hingga sulitnya menjual hasil panen atau gabah, keluhnya. 


Untuk BBM dan pupuk bersubsidi yang dibatasi penggunaan dan penyuplaiannya kepada para petani tentu sangat berpengaruh dalam bercocok tanam. Para petani harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli BBM dan Pupuk non subsidi. Ini sangat memberatkan bagi kami dan petani lain, ungkapnya. 


Belum lagi saat panen padi, kita sulit untuk menjual hasil panen, karena harga murah yang di mainkan oleh para tengkulak. Mau menjual ke Bulog harus melalui mekanisme yang berbelit, yang menyusahkan para petani. Semestinya pemerintah daerah dan pusat aktif dan turun ke lapangan untuk memantau dan memfasilitasi petani menjual hasil panen, pungkas H.Junaedi. (ryo bewok)


Komentar

Tampilkan

Terkini

Parlementaria

+