Dairi, RevolusiNews.id – Diduga salah satu sekolah dasar negeri (SDN 030290) Punguan Nauli, Kabupaten Dairi, menggunakan Dana BOS Tahun Anggaran 2023 untuk pembelian alat tulis kantor (ATK) dan perlengkapan kebersihan sebesar Rp 2.754.000,00 yang tercatat pada Buku Kas Umum (BKU). Namun, bukti pembayaran tidak dapat ditunjukkan. Akibatnya, terjadi kelebihan bayar sebesar Rp 2.754.000,00.
Fakta ini terungkap dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bendahara BOS SDN 030290 Punguan Nauli tidak dapat memberikan bukti pembayaran kepada pihak ketiga terkait pembelian ATK dan perlengkapan sekolah tersebut.
Berdasarkan temuan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, kronologi kejadian bermula saat bendahara BOS mentransfer Dana BOS ke rekening pribadinya terlebih dahulu, kemudian melakukan pembelian kepada pihak ketiga. Namun, hingga pemeriksaan dilakukan, bendahara BOS tidak dapat memberikan dokumen bukti pembayaran maupun penjelasan terkait transaksi tersebut.
Temuan ini menjadi perhatian serius media RevolusiNews, mengingat dana tersebut bersumber dari uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan peserta didik di SDN 030290 Punguan Nauli. Dugaan manipulasi dokumen dan kurangnya transparansi ini dapat merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sekolah.
BPK telah merekomendasikan Pemerintah Kabupaten Dairi agar lebih cermat dalam mengelola Dana BOS di sekolah tersebut. Ketidakpatuhan dalam pengelolaan dana berpotensi memperlambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan menghambat terwujudnya generasi emas di masa depan.
Apabila dana tersebut digunakan sesuai aturan, tentu akan memberi dampak positif bagi peserta didik di lingkungan SDN 030290 Punguan Nauli. Namun, peristiwa ini justru menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan menuntut perbaikan tata kelola keuangan sekolah agar lebih transparan dan akuntabel. (IB)
.png)
