Dairi, 23 September — Biro Dairi RevolusiNews resmi menjalani wawancara oleh Kejaksaan Negeri Sidikalang terkait laporan dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang terjadi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Dairi.
Sebagai pelapor, Biro Dairi RevolusiNews menegaskan bahwa sebelum melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Sidikalang, mereka telah terlebih dahulu menyampaikan informasi kepada publik sebagai bentuk kontrol sosial.
Dalam wawancara, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sidikalang menyampaikan bahwa kerugian negara akibat kasus tersebut telah dikembalikan melalui cicilan secara bertahap. Pernyataan itu disertai dengan penunjukan dokumen pengembalian dana.
Namun, Biro Dairi RevolusiNews menilai bahwa cara pengembalian tersebut menabrak standar anggaran perjalanan dinas yang berlaku. Mereka menyoroti bahwa langkah tersebut justru menimbulkan pertanyaan publik dan memperkuat kecurigaan terkait penyalahgunaan anggaran.
> “Kami minta Kejaksaan segera menguji keaslian dokumen yang diberikan oleh pihak Inspektorat. Meskipun kerugian sudah dikembalikan, dokumen itu harus dipastikan asli atau tidak. Ini menyangkut uang rakyat, bukan uang pribadi,” tegas Tim Redaksi Biro Dairi RevolusiNews.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik, terutama di media sosial. Ironisnya, lembaga Inspektorat yang seharusnya berperan sebagai pengawas justru diduga menjadi pihak yang terlibat dalam penggunaan SPPD yang tidak jelas. Biro Dairi RevolusiNews menyatakan akan terus mengawal kasus ini sampai ada kepastian hukum yang jelas. (Redaksi Biro Dairi)
.png)
