Permohonan sengketa tersebut dicatat dalam Akta Registrasi Sengketa Nomor: 2813/K-A40/PSI/KI-JBR/VI/2025, dan diterima oleh Komisi Informasi pada hari Rabu, 4 Juni 2025 pukul 10.00 WIB. Gugatan diajukan karena adanya dugaan penolakan atau tidak diberikannya informasi publik yang dibutuhkan oleh pemohon.
Dalam dokumen resmi yang diterbitkan Komisi Informasi Jawa Barat, disebutkan bahwa penetapan hari sidang akan dilakukan setelah permohonan dicatat dan disampaikan kepada kedua belah pihak, yaitu Pemohon dan Termohon. Proses ini akan berlangsung sesuai dengan ketentuan dalam Buku Register Sengketa Informasi.
Surat registrasi ditandatangani oleh Juhaman Suparman, selaku Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, yang juga menekankan pentingnya mengikuti proses sengketa dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
Langkah ini menambah daftar upaya hukum Media Revolusi dalam mendorong keterbukaan informasi di lembaga pemerintahan, khususnya pada level kecamatan, yang sering kali luput dari sorotan publik namun memiliki peran strategis dalam pelayanan kepada masyarakat.
