.jpg)
Berdasarkan hasil audit BPK RI atas laporan keuangan Pemkab Dairi tahun anggaran 2023, ditemukan adanya kelebihan pembayaran yang mencapai lebih dari Rp1 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Ketika awak media berupaya mengonfirmasi langsung ke kantor Dinas PU pada 10 Februari 2025, staf menyatakan bahwa kepala dinas tidak dapat ditemui. Selain itu, kantor tersebut juga tidak menyediakan buku tamu untuk mencatat kunjungan. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp pun tak berbuah hasil, dengan pesan yang dikirimkan tak kunjung mendapat balasan.
Kelebihan pembayaran dan kekurangan volume pekerjaan pada proyek yang dikerjakan Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Dairi masih menjadi pertanyaan besar. Hingga kini, belum ada kepastian apakah kelebihan dana tersebut telah dikembalikan atau belum.
Situasi ini menimbulkan kecurigaan terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran di Dinas PU Dairi. *Revolusi News* Biro Dairi akan terus mengawal perkembangan kasus ini demi keterbukaan informasi kepada publik. Dugaan penyembunyian data dan potensi penyalahgunaan anggaran dalam tiga proyek jalan di Dinas PU Kabupaten Dairi pun semakin menjadi sorotan. (IB)_
.png)
