SAMOSIR, RevolusiNews.id – Redaksi *RevolusiNews* resmi mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Publik (KIP) Sumatera Utara terhadap DPRD Kabupaten Samosir. Gugatan ini dilayangkan karena permintaan informasi yang diajukan media kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPRD Samosir tak kunjung direspons.
DPRD Samosir Diduga Mengabaikan Keterbukaan Informasi
Permintaan dokumen informasi tersebut diajukan melalui surat resmi bernomor **0477/REV-SUD/X/2024**, namun tak ada jawaban sama sekali dari pihak DPRD Samosir. Merasa diabaikan, Redaksi *RevolusiNews* kemudian mengirimkan surat keberatan kepada Sekretaris DPRD Samosir selaku atasan PPID pada 5 Desember 2024. Namun, upaya ini pun tak membuahkan hasil.
Sebagai bagian dari pilar demokrasi, pers memiliki peran penting sebagai kontrol sosial. Berdasarkan **Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)**, setiap badan publik wajib memberikan akses informasi kepada masyarakat. Sikap DPRD Samosir yang dinilai tidak transparan ini menjadi preseden buruk bagi akuntabilitas lembaga pemerintahan daerah.
Langkah Hukum Demi Transparansi dan Hak Publik
Mengacu pada **Peraturan Komisi Informasi Publik No. 1 Tahun 2013**, Redaksi *RevolusiNews* melanjutkan langkah hukum ke KIP Sumut demi memperjuangkan hak rakyat untuk mengetahui informasi terkait pengelolaan keuangan negara. Transparansi adalah kunci utama dalam pemerintahan yang bersih dan demokratis. Jika badan publik menutup akses informasi, bagaimana masyarakat bisa mengawasi jalannya pemerintahan?
Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen DPRD Samosir dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi. Akankah mereka tetap bungkam atau justru mulai menunjukkan itikad baik dalam menjunjung transparansi? Red
.png)
