Revolusinews Dairi – Kepala Desa Lau Tawar, Kecamatan Tanah Pinem, menjadi sorotan publik setelah sejumlah proyek di desa tersebut diduga tidak dikerjakan sesuai anggaran yang telah dikucurkan. Proyek-proyek yang dianggap asal jadi ini memicu keresahan di kalangan masyarakat.
Baca (Berpotensi Rugikan Masyarakat, Pembangunan Puskesmas Kalangsari 'Mangkrak')
Seorang warga yang juga bagian dari pemerintahan desa menyampaikan keprihatinannya. "Saya sering memberikan masukan agar pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun, komentar saya malah dianggap sebagai pemberontakan," ujarnya kepada awak media.
Ia menambahkan bahwa dirinya kini tidak lagi dilibatkan dalam musyawarah desa atau kegiatan lainnya. "Saya tidak pernah diundang lagi dalam kegiatan desa," keluhnya.
Ketika ditanya posisinya dalam pemerintahan desa, ia menjelaskan, "Saya adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)," katanya.
Anggota BPD tersebut berharap agar Inspektorat dan Penjabat (PJ) Bupati segera turun tangan untuk memeriksa setiap pembangunan yang bersumber dari ADD di Desa Lau Tawar. "Kami ingin pelaksanaan ADD transparan dan sesuai peraturan, agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran," tegasnya.
Selain itu, ia juga meminta agar kepala desa yang tidak berpihak kepada masyarakat dan tidak mampu menjalankan fungsi sebagai pengawas dicopot dari jabatannya. "Cabut SK kepala desa yang tidak bisa menampung aspirasi rakyat," pungkasnya.
Kasus ini menjadi perhatian publik, dan masyarakat menunggu langkah tegas dari pemerintah daerah untuk menuntaskan permasalahan ini. **(Tim)**
.png)
