.jpg)
Revolusinews.id Karawang- Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa barat diduga memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh Revolusinews.id terkait jumlah siswa yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2023 - 2024, Jumat (08/11/2024).
Sikap ini memunculkan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang mengatur hak masyarakat untuk mengetahui informasi terkait penggunaan dana publik.
Baca (Tidak Sesuai Data BOS, LSM ICON RI Desak Disdikpora Audit Jumlah Siswa SMPN Satap 1 Cibuaya)
Menyikapi hal tersebut, Marojak, St. Sebagai Ketua LSM ICON RI DPW Jawa Barat mengatakan bahwa pihak sekolah dinilai mengabaikan transparansi terkait penggunaan dana BOS yang seharusnya diumumkan kepada publik, terutama kepada orang tua siswa dan masyarakat setempat.
"Seharusnya pihak sekolah itu terbuka, karena sesuai dengan UU KIP, lembaga pendidikan yang menggunakan dana publik wajib memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat," ujar Marojak, St. Ketua LSM ICON RI DPW Jawa Barat.
Lanjutnya mengatakan, dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah jelas diatur bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi, apalagi terkait anggaran publik seperti dana BOS. "Jika pihak sekolah enggan memberikan informasi tersebut, hal ini bisa dianggap melanggar ketentuan hukum,” tegasnya.
Baca (Dua Rumah Terancam Roboh Akibat Amblasnya Badan Jalan Badami - Loji Desa Wanasari)
Tindakan Kepala Sekolah ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai transparansi pengelolaan dana di sekolah. Masyarakat berharap pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang segera memberikan klarifikasi mengenai penggunaan dana BOS dan jumlah siswa yang berhak menerima bantuan tersebut.(Gun)
.png)
