Penolakan pedagang sendiri yakni terkait kios yang disediakan menurut para pedagang pasar Rengasdengklok terlalu mahal biaya sewanya.
Menyikapi banyaknya penolakan dari para pedagang, Ketua DPD partai Golkar Karawang Syukur Mulyono angkat bicara.
Menurutnya, kejadian penolakan oleh para pedagang ini merupakan suatu gambaran kedepannya agar Pemda Karawang segera membenahi.
"Ini ada yang salah yaitu dengan menyerahkan pengelolaan pasar dan menyerahkan pengolahan pembangunannya kepada pihak-pihak Developer dengan sistem Build Operate Transfer (BOT)," kata Mulyono saat ditemui Kamis (17/11/2022).
Kejadian ini akan terjadi kembali jika sistem dan pola tidak bisa dirubah, pihaknya menyarankan untuk merubah pola bukan hanya di Rengasdengklok, jika sistem ini tidak bisa dirubah.
"Kami menyarankan pola BOT ini dirubah dan jangan dipergunakan, papi pergunakan anggaran Pemerintah Daerah atau CSR untuk membangun pasar," kata Mulyono
Dengan memanfaatkan dana CSR nantinya Pemkab Karawang bisa mengambil pajak dan pendapatan dari pengelolaan pasar.
"Nanti pedagang itu kan tinggal menempati, dengan presentasi pembayaran pajak ke Pemkab dan ini langkah yang paling tepat," ungkapnya.
Ditambahkan Mulyono, Pemda Karawang harus nya bertindak tegas dengan menekan pihak developer agar para pedagang ini selama 3 tahun tidak dipungut biaya.
"Setelah 3 tahun baru dipungut biayanya, sehingga masyarakat bisa merasakan dulu hasilnya itu, baru 3 tahun mereka sudah membayar karena situasinya sudah belum memungkinkan saat ini," sambungnya.
Dengan kisruh kejadian di Pasar Dengklok tersebut, sebagai Ketua DPD Golkar, Mulyono akan menindak lanjuti ke jajaran Fraksi Partai Golkar di DPRD Karawang dan menginstruksikan jajarannya untuk dilakukan hearing.
"Karena dengan permasalahan diatas kami dari partai golkar khususnya melalui fraksi partai golkar di DPRD akan memanggil atau heering dengan pihak pihak terkait," pungkasnya. (alex marques)
.png)
