• Jelajahi

    Copyright © Revolusinews.id - Berita Terkini Aktual Tajam Berimbang dan Terpercaya
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Daerah

    Loading...

    no-style

    Ketua DPW JPKP Jawa Barat, ” Jangan Main-Main Dengan Uang Negara”

    adminrevo
    16 January 2022, January 16, 2022 WIB Last Updated 2022-02-10T04:18:41Z

     



    revolusinews.id Karawang – Diduga tidak ada pemasangan pembesian sebagai bahan pengikat untuk menahan pondasi jembatan KW 6 amblas sehingga mengakibatkan jalan terbelah di dikelurahan Karangpawitan , Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Minggu (16/01/2022).




    (Ketua JPKP DPW Jabar, Endang Suryana)


    Usman salah seorang warga yang sempat dikonfirmasi Awak media, yang sedang berolahraga disekitar jembatan KW 6 tersebut berasumsi, Bahwa jembatan KW 6 ini baru juga dibangun dan diresmikan oleh Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, sudah seperti ini.

    “Saya sebagai warga sangat menyayangkan dengan hasil pekerjaan seperti ini , dengan anggaran yang begitu besar . Dengan kejadian ini membuat kami merasa ngeri, karena bisa saja ambruk secara spontanitas, kan bisa saja mengakibatkan kecelakaan dan memakan korban. Alhamdulillah tidak terjadi seperti itu”, ujar Usman.

    Ditempat yang terpisah Endang Suryana Ketua DPW Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (J.P.K.P) Jawa Barat, , saat dimintai komentarnya terkait amblasnya pondasi penyangga jalan jembatan KW 6 , mengungkapkan bahwa dirinya merasa miris atas kejadian tersebut , pasalnya jembatan tersebut baru rampung dikerjakan dan diresmikan oleh Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana.

    “Kejadian amblasnya tanah dan bergesernya pondasi jalan jembatan KW 6 ini, membuat kita geleng-geleng kepala. Apalagi jembatan tersebut baru beberapa Minggu di resmikan oleh Bupati Cellica Nurrachadiana, dan saat itu dihadiri juga oleh Sekda beserta para kepala OPD” ungkap Endang.

    Endang juga menilai atas terjadinya hal itu, diduga atas adanya kecerobohan dari pihak kontraktor. Dirinya juga mendesak aparat penegak hukum harus cepat bertindak, untuk memeriksa fisik dan semua dokumen tentang pekerjaan tersebut. Cocokan, spek atau RAB nya, apakah sesuai tidak dengan apa yang telah dijalankan hasil pekerjaan oleh kontraktor jembatan KW 6 tersebut.

    “Kami dari DPW J.P.K.P Jawa Barat berharap, pihak aparat penegak hukum segera memeriksa kontraktornya dan pihak dinas PUPR, terutama bagian perencanaannya. Ini uang negara loh, jangan sampai dibiarkan begitu saja. Anggap saja buat pembelajaran bagi pihak Dinas dan para kontraktor, agar jangan main-main dengan uang negara. Dan saya meyakini, andaikan benar ada ahli teknisnya, tidak mungkin terjadi seperti ini” tegasnya.

    Pihaknya juga mengapresiasi pihak media yang dengan cepat mempublikasikan adanya hal tersebut. Sehingga, masyarakat pengguna jembatan KW 6 bisa berhati-hati.

    “Untungnya Media cepat mempublikasikannya, sehingga masyarakat pengguna jembatan KW 6 tersebut lebih cepat tahu dan berhati-hati ketika akan melewati jembatan itu” Pungkasnya. (a yusup tohiri)


    Komentar

    Tampilkan

    Terkini