revolusinews.id Karawang – Mega proyek jembatan KW 6 di Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang baru selesai dibangun dan sempat diresmikan langsung oleh Bupati Karawang masih menjadi trending topik hampir disemua media mainstream.
Pasalnya, pekan lalu diketahui Tembok Penahan Tanah (TPT) Oprit jembatan yang menelan anggaran sampai Rp 10,5 miliar mengalami kerusakan hingga amblas. Bahkan Minggu pagi, 16 Januari 2022 retakan badan jembatan yang sebelumnya sempat ditambal sulam juga terlihat belah, sehingga kemiringan jembatan semakin nampak jelas.
Hal itu juga mendapat perhatian langsung dari Bupati Karawang, dr. Cellica Nurrachadiana. Senin siang (17/01/2022) Bupati meninjau langsung ke lokasi. Pernyataan Bupati dilokasi sejalan dengan apa yang sebelumnya diutarakan oleh salah seorang pemerhati politik dan pemerintahan, Andri Kurniawan.
Menyikapi adanya langkah konkret Bupati Cellica, sangat mengapresiasi. Dikatakannya, “Memang sudah seharusnya Bupati terjun langsung, karena proyek tersebut pasca sempat tertunda karena disebabkan oleh adanya refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid – 19, merupakan pembangunan yang sangat ditunggu oleh masyarakat hasilnya,” Rabu, (19/1/2022).
Ditambahkannya, “Begitu juga dengan Bupati, beliau sangat bersemangat untuk segera meresmikannya, agar dapat segera dipergunakan oleh masyarakat. Tapi apa mau dikata, tak berselang lama setelah diresmikan, TPT Oprit jembatan KW 6 harus mengalami kerusakan yang lumayan parah. Sehingga membutuhkan lagi waktu antara 4 sampai 6 Bulan untuk memperbaikinya,”
Namun pada saat disinggung, apa kah dengan hanya diperbaiki TPT Oprit bisa menjamin kualitas jembatan tidak akan ada kerusakan lagi dalam waktu dekat? Wakil Ketua Laskar Merah Putih Markas Daerah Jawa Barat (Waketu LMP Mada Jabar) mengungkapkan, “Harapannya sih jangan sampai ada kerusakan lagi, agar dapat segera dipergunakan secara optimal oleh masyarakat,”
“Hanya saja, untuk dapat mengantisipasi hal – hal yang tidak diinginkan, sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang membentuk Panitia Khusus (Pansus), dan libatkan tim ahli untuk menguji kualitas jembatan secara keseluruhan. Agar dapat diketahui, sudah aman atau tidaknya jembatan untuk dipergunakan oleh masyarakat, supaya masyarakat yang menggunakan merasa tenang. Selain itu, dibentuknya Pansus dengan melibatkan tim ahli, akan dapat diketahui, letak kesalahannya dimana, sehingga tidak menimbulkan asumsi dan spekulasi masing – masing,” Ujar Andri.
“Pembentukan Pansus di DPR RI mau pun DPRD, memang harus berdasarkan urgensi dan memenuhi syarat. Kalau dilihat dari urgensi, saya anggap persoalan mega proyek jembatan KW 6 sudah layak untuk dibentuk Pansus,” Tegasnya.
Andri juga menjelaskan, “Ada yang mendasari kenapa Pansus harus dibentuk, apakah persoalannya sudah krusial? Tentu dengan banyak respon publik yang sadar bahwa uang yang dipergunakan untuk membangun jembatan itu bersumber dari masyarakat, sudah bisa dikategorikan krusial. Karena memang salah satu dasar dibentuknya Pansus, harus berdampak luas terhadap masyarakat,”
“Pengertian berdampak luas ini sangat luas. Riuhnya kepedulian dan kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas hasil pembangunan jembatan KW 6 jelas sudah berdampak luas. Bukan hanya dari kalangan aktivis dan praktisi saja, melainkan masyarakat secara umum pun ikut bereaksi. Maka sudah cukup alasan bagi DPRD Karawang untuk segera membentuk Pansus Mega Proyek Jembatan KW 6,” Pungkasnya. (alex marques)
.png)
