GARUT, Tarogong Kidul – Di tengah derasnya arus kritik publik di ruang digital, Pemerintah Kabupaten Garut mulai mengubah pendekatan komunikasi publiknya. Media sosial kini tidak lagi sekadar ruang informasi satu arah, melainkan arena yang ikut menentukan citra dan kepercayaan terhadap kinerja birokrasi.
Sorotan itu mengemuka dalam kegiatan Garut Government Public Relations (GGPR): In House Training Humas SKPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan, serta UPT SKPD se-Kabupaten Garut yang digelar di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda), Jalan Pembangunan, Tarogong Kidul, Rabu (22/4/2026).
Di forum tersebut, Wakil Bupati Garut Putri Karlina menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa lagi bersikap pasif terhadap dinamika opini publik di media sosial. Ia menilai, banyaknya persepsi negatif muncul bukan semata karena kinerja, tetapi karena minimnya respons dan kehadiran resmi dari perangkat daerah.
“Karena mereka sendiri tidak menginformasikan hasil kerjaannya ke media sosial atau minimal tidak hadir di media sosial makanya saya tegasin balesin komen itu penting lho, atau misalnya menanggapi satu isu itu penting lho,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa fungsi humas tidak cukup hanya memproduksi konten, tetapi juga wajib hadir dalam ruang interaksi publik untuk memberi klarifikasi dan penjelasan atas isu yang berkembang.
“Jangan hanya Wakil Bupatinya aja, jangan hanya Bupatinya aja. Tapi dari SKPD-nya pun harus ada pembelaan,” tegasnya.
Diskominfo: Humas Harus Satu Narasi Pembangunan
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut, Agus Kurniawan, menyebut kegiatan GGPR ini sebagai upaya menyatukan persepsi komunikasi publik di seluruh SKPD agar pesan pembangunan lebih terarah dan tidak terpecah.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi narasi, termasuk mengangkat peran masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
“Dan juga mungkin hal-hal yang sifatnya bentuk upaya kita untuk dapat berkolaborasi mengajak serta bahwa ini pembangunan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri dan ini mesti tersampaikan pula,” katanya.
Agus juga menjelaskan bahwa pelatihan ini sudah memasuki sesi ketujuh sebagai bagian dari peningkatan kapasitas humas, termasuk pelatihan teknis produksi konten digital.
Tantangan Baru: Respons Cepat di Era Media Sosial
Meski demikian, ia mengakui masih ada tantangan dalam menyelaraskan informasi antarinstansi, terutama dalam merespons isu yang berkembang di masyarakat secara cepat dan terarah.
Ke depan, Diskominfo Garut menargetkan agar setiap perangkat daerah tidak hanya aktif memproduksi informasi, tetapi juga mampu membaca dan merespons isu publik secara lebih strategis, bukan sekadar administratif.
Dengan arah kebijakan ini, komunikasi publik Pemkab Garut memasuki fase baru: dari sekadar penyampai informasi, menuju sistem yang dituntut responsif terhadap opini dan keluhan masyarakat di ruang digital.
(Sumarna/Revolusi Investigasi)
Alimudin Garbiz
