PENANGKAPAN PRESIDEN VENEZUELA NICOLÁS MADURO DALAM OPERASI MILITER AS

 

Revolusi Investigasi-Washington / Caracas — Dunia dikejutkan oleh operasi militer besar-besaran yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, pada dini hari 3 Januari 2026 waktu setempat. Presiden AS Donald Trump mengumumkan operasi ini sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap tuduhan narkotika dan terorisme terhadap Maduro, sekaligus langkah untuk menjatuhkan rezim yang menurut Washington otoriter dan korup. 

Trump menyatakan bahwa Maduro ditangkap oleh pasukan AS dalam “serangan berskala besar”, lalu dibawa keluar dari Venezuela dan dibawa ke markas penahanan di AS untuk menghadapi dakwaan serius terkait narkoba dan kejahatan terorganisir. Pernyataan ini disampaikan melalui konferensi pers di Mar-a-Lago dan disiarkan di sejumlah media internasional. 

Menurut keterangan resmi Gedung Putih, operasi tersebut melibatkan koordinasi intensif antara badan intelijen, pasukan khusus, dan unit penegak hukum federal AS dalam aksi yang diberi nama operasi “Operation Absolute Resolve.” Trump bersikeras tindakan ini diperlukan untuk menghentikan apa yang disebutnya ancaman narkotika internasional dan pelanggaran HAM yang berlangsung di Venezuela selama bertahun-tahun.

Langkah ini memicu kecaman luas dari berbagai negara dan organisasi internasional, yang menilai operasi tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional.

• Uni Eropa menyerukan penahanan diri dan penghormatan terhadap hukum internasional di tengah meningkatnya ketegangan. 

• Rusia melalui mantan pemimpin Dmitry Medvedev menyebut penangkapan tersebut sebagai tindakan yang ilegal. 

• Spanyol juga mengecam tindakan AS sebagai pelanggaran hukum internasional. 

Beberapa negara lain di Amerika Latin secara tegas mengecam serangan tersebut sebagai campur tangan yang tidak dapat dibenarkan dan mengancam stabilitas regional. 

Situasi Politik dan Respon Domestik & Global

Pasca-penangkapan Maduro, Mahkamah Agung Venezuela menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodríguez sebagai Presiden Sementara berdasarkan konstitusi negara itu. Rodríguez, yang merupakan sekutu dekat Maduro, menolak klaim AS dan tetap menyatakan Maduro sebagai satu-satunya presiden sah. Ia menyerukan pembebasan Maduro dan menolak klaim bahwa pemerintahan baru akan bekerja sama dengan Washington. 

Kekosongan kekuasaan ini membuat situasi politik Venezuela semakin kompleks, dengan adanya klaim kedaulatan yang tumpang tindih dan potensi peningkatan konflik politik dan militer di dalam negeri.

Di dalam negeri Venezuela, respons masyarakat sangat terbelah. Sebagian warga, khususnya diaspora dan kelompok oposisi, menganggap penangkapan ini sebagai titik balik yang memberi harapan berakhirnya krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan, setelah puluhan juta rakyat mengalami eksodus dan represi. 

Namun sisi lain menyatakan kekhawatiran serius akan ketidakpastian politik, kemungkinan kekerasan, dan kekosongan legitimasi pemerintahan. Banyak pakar hukum internasional juga meragukan legalitas operasi penangkapan seorang kepala negara di wilayah berdaulat tanpa mandat PBB atau otorisasi internasional yang jelas. 

Para analis hukum menilai penangkapan seorang kepala negara di luar yurisdiksi tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB berpotensi melanggar hukum internasional. Kritikus juga menyoroti bahwa AS tidak mengantongi persetujuan Kongres untuk operasi militer lintas negara ini, memicu kritik kuat dari kalangan politik dan akademisi internasional bahwa tindakan ini menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional. 

Trump sendiri sempat menyatakan bahwa AS akan “mengelola Venezuela sementara waktu” sampai tersedia transisi kekuasaan yang “aman dan bijaksana,” meskipun pernyataan ini ditolak oleh pemimpin interim dan banyak pakar hukum internasional.

Red