 |
| Menteri Keuangan Purbaya Yudasadewa tengah memberikan sambutan dalam acara |
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas dengan mencopot Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara menyusul kasus serius yang menyeret beberapa pejabat pajak di wilayah tersebut. Keputusan ini diambil meskipun Kepala Kanwil yang lama Wansepta Nirwanda tidak terbukti ikut terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Purbaya menyatakan langkah tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban struktural seorang pimpinan atas jalannya organisasi di bawahnya. Wansepta Nirwanda kini diistirahatkan sementara dan akan dimutasi atau ditempatkan pada posisi yang lebih sesuai, sementara jabatan Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara kini diisi oleh Untung Supardi.
Kasus ini bermula dari OTT yang dilakukan KPK terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara beberapa waktu lalu. OTT itu menjerat tiga pegawai DJP, termasuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Kepala Seksi Pengawasan, dan Tim Penilai Pajak. Kasus ini kini tengah diproses oleh KPK sebagai dugaan tindak pidana korupsi.
Meskipun Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara tidak menjadi tersangka, Purbaya menilai kepala wilayah tetap harus bertanggung jawab atas segala kejadian di bawah wewenangnya. Dia menegaskan bahwa pimpinan wajib netral sekaligus proaktif mengawasi bawahannya agar pelanggaran dapat dicegah sejak dini.
Pelantikan Pejabat Baru hingga Penguatan Pengawasan Internal
Sebagai tindak lanjut, Purbaya juga melantik empat pejabat baru di lingkungan DJP Jakarta Utara untuk memastikan kelancaran fungsi pelayanan dan pengawasan. Pejabat yang dilantik antara lain:
-
Untung Supardi – Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara
-
Gorga Parlaungan – Kepala KPP Madya Jakarta Utara
-
Hadi Suprayitno – Kepala Seksi Pengawasan III KPP Madya Jakarta Utara
-
Andika Arisandi – Pejabat Fungsional Penilai Pajak Ahli Muda KPP Madya Jakarta Utara
Dalam arahannya, Purbaya menegaskan bahwa pelantikan ini adalah momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap otoritas pajak dan penguatan pengawasan internal DJP agar pelayanan publik tidak terganggu oleh kasus-kasus serupa di masa depan.
Mengomentari polemik di DJP Jakarta Utara, Purbaya menegaskan bahwa pimpinan tidak bisa lepas tangan ketika bawahannya melakukan pelanggaran. Ia mengingatkan bahwa tugas pengawasan adalah bagian yang tidak boleh diabaikan oleh setiap atasan — terutama di level strategis seperti kepala wilayah.
Kebijakan ini juga dipandang sebagai peringatan tegas kepada seluruh pejabat pajak bahwa setiap penyimpangan akan ditindak dengan serius, termasuk kemungkinan mutasi, penempatan ke wilayah terpencil, atau sanksi lain sesuai tingkat pelanggaran.
Red
