RevolusiNews – Mereka dipilih rakyat, digaji negara, tapi malah tega menggerogoti uang publik. Dari modus perjalanan dinas fiktif, hibah siluman, hingga mark-up tunjangan rumah, para anggota DPRD menjelma predator anggaran. Inilah 10 skandal korupsi terbesar sejak 2021 hingga Agustus 2025, yang membuka wajah busuk dewan di berbagai daerah.
1. SPPD Fiktif DPRD Riau – Rp195,9 Miliar Raib, Dewan Jadi Raja Tiket Hantu
Riau mencetak rekor kotor. 35 ribu tiket pesawat fiktif dan nota hotel palsu dipakai untuk menguras kas daerah. Total Rp195,9 miliar raib hanya karena anggota dewan lebih pintar bikin karangan perjalanan ketimbang merancang perda. Belasan anggota DPRD periode 2019–2024 disebut ikut kecipratan. Inilah bandit berjubah legislatif!
2. Hibah Siluman DPRD Jatim – Rp39,5 Miliar Dijadikan Jual-Beli Pokir
Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua P. Simanjuntak, menjadikan aspirasi rakyat sebagai dagangan politik. Uang hibah dipaksa mengalir ke kelompok yang sudah setor komisi. Rakyat hanya dapat janji, sementara dewan berpesta dengan Rp39,5 miliar. Vonis 9 tahun penjara baginya hanyalah permukaan, karena belasan anggota DPRD lain ikut mencicipi bancakan hibah ini.
3. SPPD Fiktif DPRD Bengkulu Utara – Rp19 Miliar, Dewan Jalan-Jalan di Atas Kertas
Catatan perjalanan mereka penuh bohong. Nota tiket dicetak, hotel dicatat, uang cair. Padahal kursi DPRD tak pernah ditinggalkan. Rp19 miliar lenyap, dan hingga kini dua anggota dewan sudah jadi pesakitan. Namun aroma korupsi menjalar ke puluhan nama lain. Beginikah cara wakil rakyat menipu rakyat?
4. Mark-Up Rumah DPRD Kampar – Rp17,1 Miliar, Dewan Lebih Mewah dari Raja
Tunjangan rumah anggota DPRD Kampar digembungkan seenaknya. Tak peduli rakyat masih hidup di rumah reyot, mereka memoles laporan agar anggaran membengkak. Kerugian Rp17,1 miliar dipakai hanya demi gengsi. Rakyat menjerit, dewan justru hidup bagai bangsawan dari hasil manipulasi.
5. SPPD Fiktif DPRD Kepahiang – Rp14 Miliar, Dewan Ahli Rekayasa
Para anggota dewan Kepahiang lebih sibuk mengarang laporan perjalanan dinas dibanding menyusun perda. Rp14 miliar dikuras dengan modus yang sama: jalan-jalan imajiner. Faktanya, setidaknya 15 anggota DPRD dipanggil penyidik. Dewan pun tak ubahnya pabrik pembohongan publik.
6. SPPD Ganda DPRD se-Sumbar – Rp27 Miliar, Korupsi Massal
Di Sumatera Barat, hampir semua DPRD ikut pesta. SPPD ganda dan perjalanan palsu jadi budaya bersama. Rp27 miliar lebih menguap. Bahkan DPRD Provinsi ikut malu karena kelebihan bayar perjalanan luar negeri Rp724 juta. Inilah korupsi berjemaah yang menjadikan dewan layaknya sindikat, bukan wakil rakyat.
7. SPPD Fiktif DPRD Kaur – Rp11,1 Miliar, Dewan Jadi Mesin Penghisap Anggaran
DPRD Kaur terbukti menjadikan sekretariat sebagai ladang maling. Rp11,1 miliar hilang lewat rekayasa perjalanan dinas. 10 anggota dewan sudah dipanggil, sebagian besar diam seribu bahasa. Saat rakyat lapar, mereka justru menipu negara dengan lembar-lembar tiket palsu.
8. Tunjangan Rumah DPRD Bantaeng – Rp4,95 Miliar, Dewan Jadi Penyewa Imajiner
Rumah dinas tak pernah dihuni, tapi tunjangan mengalir deras. Rp4,95 miliar raib, dan seluruh anggota DPRD penerima ikut kecipratan. Beginilah wajah DPRD Bantaeng: penyewa imajiner yang dibayar penuh dari uang rakyat.
9. SPPD Fiktif DPRD Bitung – Rp3,3 Miliar, Dewan Ciptakan Wisata Hantu
Bitung jadi saksi kreatifnya anggota DPRD bikin catatan perjalanan palsu. Tiket, hotel, hingga kuitansi palsu dijadikan alat menguras Rp3,3 miliar. Lebih dari 10 anggota dewan ikut menari di atas kebohongan. Dewan berubah jadi agen wisata hantu.
10. SPPD & Dana DPRD Bengkulu – Rp3 Miliar, Dewan Serakah di Meja Sekretariat
Tak hanya perjalanan fiktif, bahkan dana publikasi dan konsumsi pun ikut diperas. Rp3 miliar hilang. 7 pejabat sekretariat sudah jadi tersangka, tapi sinyal kuat menunjukkan ada anggota dewan ikut menikmati. Wakil rakyat di Bengkulu benar-benar menjelma monster rakus.
Catatan
Dari Riau hingga Bantaeng, dari Sumbar hingga Jatim, DPRD bukan lagi rumah rakyat, melainkan pabrik korupsi. Ratusan oknum anggota dewan yang dipilih dengan janji manis justru menjarah habis-habisan. Total lebih dari Rp330 miliar uang rakyat raib hanya dalam empat tahun.
Pertanyaan bagi rakyat: sampai kapan kita membiarkan wakil rakyat menjadi wakil maling?
Tim Redaksi
.png)
