Dairi, RevolusiNews.id – Rakyat Dairi patut geram. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2022 Nomor 55.A.LHP/XVIII.MDN/05/2023 tertanggal 9 Mei 2023, menguak temuan mencengangkan: 41 perjalanan dinas ganda terjadi di lingkungan Pemkab Dairi pada T.A 2020.
Memang, dana kelebihan itu telah dikembalikan. Namun publik bertanya: apakah pengembalian uang rakyat otomatis menghapus kesalahan dalam tata kelola anggaran? Uang yang seharusnya digunakan untuk program nyata bagi masyarakat malah “terperangkap” dalam aktivitas perjalanan dinas yang ganda.
Kritik pun mengarah pada Inspektorat Kabupaten Dairi – lembaga yang semestinya menjadi benteng pengawasan internal. Apakah mereka tidak melihat atau sengaja membiarkan? Mengapa BPK yang harus mengungkap, bukan Inspektorat yang bertugas memantau sejak awal?
“Dapat dibayangkan, jika dana untuk 41 perjalanan dinas ganda itu dialihkan untuk pembangunan, berapa banyak fasilitas publik yang bisa dibenahi,” ujar salah satu perwakilan tim Media RevolusiNews.
Lebih jauh, tim menemukan indikasi adanya dokumen perjalanan dinas yang tidak wajar. Jika dugaan ini terbukti, RevolusiNews memastikan akan membawa persoalan tersebut ke Aparat Penegak Hukum (APH).
Kini publik menunggu apakah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi akan memberikan jawaban tegas, atau justru mengulang pola alasan “ketidakcermatan manajemen” seperti yang pernah dilontarkan oleh pimpinan instansi lain. Sementara itu, Dinas Pendidikan Dairi hingga kini memilih bungkam dan tak merespons surat konfirmasi resmi dari media.
Diam bukan pilihan. Bungkam bukan solusi.
Rakyat berhak tahu ke mana uang mereka digunakan — dan siapa yang bertanggung jawab atas setiap rupiah yang keluar dari kas daerah.
(Tim Media RevolusiNews Karawang / K.A. Biro Dairi)
.png)
