Dairi, RevolusiNews.id — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang kini berada di ujung tanduk kepercayaan publik. Kinerja dan integritas manajemen rumah sakit kebanggaan Kabupaten Dairi ini dipertanyakan setelah jawaban resmi Dirut RSUD, dr. MM Sitanggang, dinilai membuka borok buruknya tata kelola keuangan internal.
Skandal ini mencuat setelah Biro Dairi Media RevolusiNews secara resmi melayangkan surat konfirmasi pada Selasa, 24 Juni 2025, terkait perjalanan dinas pegawai RSUD yang diduga jauh melebihi standar harga satuan biaya (SSH) berdasarkan SSHBJ Tahun Anggaran 2021.
Alih-alih memberikan klarifikasi profesional, jawaban resmi dari Dirut RSUD justru mengejutkan: manajemen tidak teliti, tidak cermat, dan menggunakan acuan SSHBJ tahun anggaran 2020 untuk membiayai perjalanan dinas di tahun 2021. Ini bukan sekadar kekeliruan teknis, tapi bentuk kelalaian administratif yang fatal dan berpotensi menabrak berbagai regulasi keuangan negara.
Jawaban ini tak ubahnya tamparan terhadap akal sehat publik. Apakah mungkin sebuah institusi kesehatan sekelas RSUD tidak mampu membaca aturan terbaru soal pembiayaan perjalanan dinas? Atau justru ini bentuk pengakuan tidak langsung atas bobroknya sistem verifikasi internal yang selama ini dibiarkan longgar?
Pelanggaran ini berpotensi menjerumuskan manajemen RSUD Sidikalang ke jeratan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Pasal 70-72), UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara, serta UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Pasal 87-89). Sekalipun dalam jawabannya disebutkan anggaran telah dikembalikan, proses pelanggaran tetap tidak bisa dihapus begitu saja. Administrasi bukan hanya soal hitung-menghitung, tapi menyangkut kepatuhan terhadap aturan dan etika jabatan.
Kini, pertanyaan yang menggantung di ruang publik:
Masihkah Bupati Dairi mempercayakan pengelolaan anggaran RSUD kepada manajemen yang terbukti lalai dan ceroboh? Apakah Pemkab Dairi akan mengambil tindakan tegas terhadap Dirut RSUD? Ataukah diam dan membiarkan bobrok ini menjadi tradisi?
Masyarakat Dairi menanti sikap tegas. Jika pelanggaran seperti ini dibiarkan, maka jangan salahkan publik jika kepercayaan terhadap institusi pelayanan kesehatan milik daerah ini benar-benar runtuh.
RSUD Sidikalang hari ini tengah diadili oleh nurani rakyat. Dan sejarah akan mencatat, apakah pemerintah daerah hanya pandai membuat janji, atau benar-benar bertindak demi tegaknya aturan dan keadilan.
(IB & Tim RevolusiNews)
