Surabaya | RevolusiNews. – Gelontoran dana hibah Pemprov Jawa Timur yang mencapai Rp12,47 triliun untuk periode 2023–2025 kini menjadi sorotan tajam. Di balik angka fantastis tersebut, aroma ketertutupan dan minimnya transparansi dalam pengelolaan dana publik itu kian mencuat, menyusul temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait skema bancakan yang diduga dilakukan secara sistematis oleh oknum anggota DPRD Jatim dan pihak-pihak terkait.
KPK mengungkap adanya dugaan pemotongan dana hibah sebesar 30 persen, dengan rincian 20 persen sebagai “setoran” ke anggota dewan, dan 10 persen diserap oleh koordinator lapangan. Parahnya lagi, ditemukan ratusan identitas ganda dan rekening fiktif, yang mengindikasikan praktik manipulasi data penerima.
“Ini bukan sekadar penyimpangan teknis, tapi pola kejahatan yang berjalan terstruktur dan massif. Minim pengawasan, minim akuntabilitas,” tegas salah satu penyidik KPK yang dikutip dari hasil ekspos internal.
Tak hanya itu, proses verifikasi penerima dan penyaluran dana hibah disebut tidak transparan, dengan intervensi kuat dari pihak legislatif. Bahkan, alokasi dana diduga telah ditentukan atas dasar kepentingan politik kelompok tertentu, bukan atas dasar kebutuhan masyarakat yang riil.
KPK pun menetapkan sedikitnya 21 tersangka, termasuk sejumlah anggota DPRD aktif dan mantan pimpinan fraksi. Temuan ini menunjukkan bahwa program yang sejatinya bertujuan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, justru diselewengkan secara sistematis untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
RevolusiNews mencatat, praktik tertutup seperti ini bukan kali pertama terjadi dalam pengelolaan dana hibah daerah. Kurangnya keterlibatan publik, tidak adanya keterbukaan data, serta lemahnya pengawasan internal menjadi celah utama terjadinya korupsi berjamaah.
Transparansi adalah kunci. Jika tidak segera dilakukan perombakan total terhadap mekanisme hibah, maka rakyat hanya akan menjadi korban dari pertarungan elit yang berlindung di balik program bantuan.*Red
.png)
