Revolusinews.id Karawang - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ICON RI DPW Jawa Barat merencanakan langkah hukum dengan melaporkan Pemerintah Desa (Pemdes) Muarabaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Karawang, kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
Langkah yang ditempuh LSM ICON RI DPW Jawa Barat, terkait adanya dugaan penyelewengan dana desa tahun 2023 dan 2024, yang diperuntukkan untuk program ketahanan pangan dalam bentuk pengadaan hewani.
Dari laporan yang diperoleh, Pemdes Muarabaru telah merealisasikan dana desa pada tahun 2023 sebesar Rp 255.500.320, sementara anggaran tahun 2024 juga dikabarkan mencapai ratusan juta rupiah. Berdasarkan hasil investigasi, LSM ICON RI DPW Jawa Barat menduga pengelolaan dana tersebut tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat sekitar secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku.
“Berdasarkan hasil investigasi, kami menduga adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana desa, yang seharusnya dipergunakan secara terbuka dan melibatkan kelompok masyarakat sekitar,” kata Marojak ST, Sebagai Ketua LSM ICON RI DPW Jawa Barat.
Selain itu, menurut pihak LSM, realisasi dana desa tersebut juga diduga telah melanggar peraturan yang tercantum dalam Kepmendes Nomor 82 Tahun 2022 dan Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang penggunaan dana desa. Kedua regulasi tersebut telah mengatur mekanisme dan tata kelola dana desa, termasuk program ketahanan pangan.
“Kami menemukan adanya indikasi pelanggaran regulasi yang mengatur penggunaan dana desa. Kami berharap Aparat Penegak Hukum dapat segera melakukan investigasi untuk mengungkap kebenarannya,” tambahnya.
Dengan adanya laporan ini, LSM ICON RI berharap penegakan hukum dapat segera memastikan bahwa dana desa dimanfaatkan secara benar dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku, demi kesejahteraan masyarakat desa Muarabaru. (Gun)
.png)
