Revolunews.id papua Barat Fakfak, 5 Agustus 2025 – Ketua Dewan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP-RI) Provinsi Papua Barat, Irene Manibuy, SH., M.Kn., menegaskan bahwa pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus berjalan dalam satu jalur, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga ke pemerintah kabupaten/kota. Hal ini disampaikannya dalam Forum Strategis bersama Pemerintah Kabupaten Fakfak yang digelar di Hotel Grand Fakfak, Papua Barat.
Menurut Irene, selama lebih dari dua dekade pelaksanaan Otsus sejak diterbitkannya UU Nomor 21 Tahun 2001, banyak masyarakat Papua—terutama kelompok rentan seperti mama-mama Papua—belum sepenuhnya merasakan manfaat nyata dari kebijakan tersebut, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat.
> “Kalau Otsus itu memang ada, lalu di mana dampaknya? Apakah kita melihat ada labelnya, output-nya, manfaat nyatanya? Kita harus berani bertanya ini,” ujarnya tegas.
Dengan diberlakukannya Otsus Jilid II melalui UU Nomor 2 Tahun 2021, pemerintah membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP-RI) sebagai lembaga strategis yang bertugas memastikan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi seluruh program pembangunan Papua, sesuai amanat Pasal 68A undang-undang tersebut.
> “Sekarang semua sudah dikunci dalam regulasi. Tidak boleh lagi kita merencanakan pembangunan hanya berdasarkan kebiasaan. Semua harus merujuk pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua,” jelasnya.
Rencana Induk tersebut telah dituangkan ke dalam Rencana Aksi Lima Tahunan yang ditujukan untuk mewujudkan Papua sebagai wilayah mandiri, sejahtera, dan berkeadilan pada tahun 2045, sejalan dengan visi nasional Indonesia Emas 2045.
Irene menjelaskan bahwa arah percepatan pembangunan Papua didasarkan pada empat pilar utama:
1. Papua Sehat
2. Papua Cerdas
3. Papua Produktif
4. Papua Polhukam (Politik, Hukum, dan Keamanan), pilar yang ditambahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kini harus mengacu pada Permen PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2025, yang mengharuskan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan merujuk pada arah kebijakan nasional pembangunan Papua.
> “Tidak bisa lagi ada program jalan sendiri. Sekarang semua harus satu sinyal, satu arah, satu rel, demi masa depan Papua yang lebih baik,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Irene turut memberikan apresiasi tinggi kepada Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, atas sejumlah terobosan program kerakyatan yang telah dijalankan, meski baru menjabat kurang dari satu tahun.
> “Saya sangat mengapresiasi Bupati Fakfak, Bapak Samaun Dahlan. Dalam waktu singkat beliau telah menjalankan banyak program pro-rakyat seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, makan gratis untuk pasien, dan seragam sekolah gratis. Ini luar biasa dan patut dicontoh,” puji Irene.
Kehadiran Ketua DP3 UKP ini menjadi momentum penting dalam mendorong integrasi dan percepatan pembangunan Papua secara lebih terstruktur, terukur, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Papua.
Reporter ria
Revolunesw id papua Barat
.png)
