Tangerang, RevolusiNews — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap temuan mengejutkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2023. Salah satu temuan terbesar adalah kelebihan pembayaran senilai Rp2,3 miliar pada belanja modal pekerjaan konstruksi.
Temuan ini mengarah pada indikasi kuat adanya manipulasi volume pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan penyedia jasa bersama oknum pelaksana teknis di lapangan. Dalam laporan itu, BPK menyebutkan bahwa pembayaran dilakukan atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi fisik aktual.
“Pemerintah Kabupaten Tangerang telah membayar pekerjaan konstruksi lebih besar dari volume sebenarnya. Hal ini menyebabkan kerugian keuangan daerah senilai Rp2.340.000.000,” tegas BPK dalam ringkasan hasil pemeriksaannya.
Proyek Bermasalah Didominasi Dinas Bina Marga
Mayoritas kelebihan pembayaran ini terjadi pada kegiatan infrastruktur jalan dan drainase yang berada di bawah pengelolaan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. Beberapa item pekerjaan seperti pengaspalan, pembangunan saluran, dan betonisasi jalan dihitung melebihi hasil pengukuran fisik BPK di lapangan.
BPK menyatakan bahwa pengawasan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengawas lapangan sangat lemah, bahkan terindikasi adanya pembiaran atau keterlibatan dalam rekayasa laporan volume pekerjaan.
Dalam rekomendasinya, BPK memerintahkan Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk: Segera menagih dan menarik kembali kelebihan pembayaran tersebut dari penyedia jasa. Memproses secara administratif dan/atau hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat, jika ditemukan unsur kesengajaan. Meningkatkan sistem pengawasan dan audit teknis proyek sebelum dilakukan pembayaran.
Transparansi dan Tanggung Jawab Publik Dipertaruhkan
Temuan ini menunjukkan lemahnya sistem pengendalian internal dalam pengelolaan proyek infrastruktur yang dibiayai dari APBD. Kelebihan pembayaran hingga miliaran rupiah bukan hanya mencederai keuangan daerah, tapi juga kepercayaan publik.
Pakar kebijakan publik dan antikorupsi menilai bahwa temuan BPK ini harus ditindaklanjuti secara terbuka dan profesional. Jika tidak, maka ada risiko praktik ini terus berulang dan membudaya dalam pengelolaan proyek pemerintah.
Redaksi Akan Mengawal Proses Pengembalian
Redaksi RevolusiNews akan terus memantau proses pengembalian uang negara tersebut. Kami juga tengah menyusun permintaan informasi publik kepada Dinas Bina Marga dan Inspektorat Daerah guna memastikan: Proyek mana saja yang terlibat. Penyedia jasa yang menerima pembayaran berlebih. Siapa pejabat yang menandatangani proses pembayaran.
Ka.Perwakilan Prov Banten : Joko
.png)
