Dairi – RevolusiNews.id | Aroma ketidakberesan kembali menyeruak dari Pemerintahan Desa (Pemdes) Juma Teguh, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi. Kali ini, proyek pengaspalan jalan yang dikerjakan tanpa papan informasi menjadi sorotan tajam warga dan media.
Warga kesal. Setiap kali ada kegiatan pembangunan, baik kecil maupun besar, papan informasi sebagai bentuk keterbukaan publik selalu absen. "Kami merasa ada yang ditutup-tutupi. Ini sudah bukan sekali dua kali terjadi," ujar seorang warga yang geram namun enggan disebutkan namanya.
Padahal, keberadaan papan informasi adalah kewajiban hukum sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran publik. Namun sayangnya, proyek aspal yang saat ini sedang berjalan justru dikerjakan secara diam-diam. Tidak jelas berapa besar anggaran yang digelontorkan, siapa pelaksana proyek, dan dari mana sumber dananya. Semua serba gelap.
Lebih mengejutkan lagi, muncul dugaan bahwa alat berat jenis "walas" yang digunakan dalam proyek tersebut belum juga dibayar jasanya. Ketika dikonfirmasi kepada Sekretaris Desa Juma Teguh, ia justru melempar tangan.
"Saya tidak tahu soal itu, Pak," jawabnya singkat dan terkesan ingin lepas tanggung jawab.
Pernyataan itu tentu membuat publik bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang Sekdes yang seharusnya mengelola dokumentasi dan administrasi proyek justru tidak mengetahui hal sebesar ini? Ada apa yang sedang ditutupi?
Lebih parah lagi, sang Sekdes bahkan tidak tahu kemana alat berat tersebut seharusnya dialokasikan. Apakah ini pertanda tidak adanya koordinasi, atau justru indikasi kuat adanya permainan busuk di internal pemerintah desa?
Bukan hanya sekadar ketidaktransparanan, ini bisa mengarah pada dugaan penyimpangan dana desa. Jika benar jasa alat berat belum dibayarkan, siapa yang bermain? Dan dari mana sebenarnya dana pengaspalan ini berasal?
Warga kini menuntut penjelasan terbuka. Mereka berhak tahu, dan media berhak mengawasi. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diharap tidak menutup mata. Dugaan penyalahgunaan wewenang dan manipulasi informasi publik ini harus diselidiki secara serius.
Jangan sampai desa menjadi ladang bancakan segelintir oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat.
Pertanyaannya sekarang: Di mana uangnya? Dan siapa yang harus bertanggung jawab?
(I.B./RevolusiNews.id)
