Pakpak Bharat, RevolusiNews.id – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pakpak Bharat memberikan tanggapan saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp terkait pelaksanaan kegiatan di Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan.
Konfirmasi dilakukan terkait pemasangan CCTV di tiga titik di Desa Kuta Dame, termasuk pertanyaan mengenai besaran anggaran dan jenis CCTV yang digunakan. Saat ditanya, Kepala Dinas PMD menyarankan awak media untuk menanyakan langsung kepada pihak desa. Padahal, sebelumnya telah diinformasikan bahwa Penjabat (Pj.) Kepala Desa tidak mengetahui detail mengenai jumlah anggaran maupun spesifikasi alat yang dipasang.
Dalam keterangannya, Kadis PMD menyebut bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari anggaran APBDes Tahun 2023. "Saya tidak ingat jenis CCTV yang dipasang di desa itu. Yang pasti, barangnya ada dan sudah dipasang," ujarnya. Ia juga menyarankan agar wartawan menghubungi Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Kabid Pemdes) untuk informasi lebih lanjut.
Tanggapan tersebut menimbulkan pertanyaan publik. Ada dugaan bahwa terdapat kejanggalan dalam proses pengadaan CCTV, mengingat Kadis PMD seharusnya mengetahui program yang dibiayai dari dana desa, apalagi jika kegiatan tersebut bersifat masif di seluruh desa.
Salah seorang warga Kabupaten Pakpak Bharat menyebut bahwa hampir seluruh desa di wilayah itu telah dipasangi CCTV, namun hingga kini besaran anggaran dan jenis perangkat yang digunakan belum diketahui masyarakat luas.
Selain CCTV, awak media juga mempertanyakan pengadaan tong sampah di setiap kantor desa. Kegiatan tersebut diduga tidak sesuai peruntukan dan berpotensi menjadi penyalahgunaan dana APBDes. Menanggapi hal ini, Kadis PMD mengatakan bahwa tidak semua desa mendapatkan pengadaan tong sampah.
Meski demikian, Kadis PMD berjanji akan memanggil Pj. Kepala Desa terkait untuk meminta klarifikasi lebih lanjut. "Saya akan panggil itu Pj. Kepala Desa," ujarnya menutup percakapan.
Tim RevolusiNews akan terus menelusuri penggunaan dana desa, termasuk jenis CCTV yang dipasang serta CV pelaksana proyek tersebut.
(Laporan: Biro Dairi – Wilayah Kerja NKRI)
.png)
