Revolusinews.id, Karawang - Ratusan warga masyarakat Karangligar, Senin 21 April 2025, memadati halaman kantor desa Karangligar, kecamatan Telukjambe Barat kabupaten Karawang.
Aksi di lakukan atas ketidak percayaan warga terhadap kepemimpinan kepala desa, yang di nilai tidak transparan dalam pengelolaan anggaran dana desa.
Dalam orasinya, mereka menuntut kepala desa di berhentikan.
Nasan dalam orasinya menyampaikan pemerintahan desa milik warga masyarakat Karangligar, bukan milik kepala desa. Keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan serta pengalokasian anggaran dana desa harus transparan, agar masyarakat tahu, katanya.
Pada kesempatan ini, lanjut Nasam, kami warga Karangligar, meminta badan permusyawaratan desa ( BPD ) untuk membuat surat pengajuan pemberhentian kepala desa. Meminta camat untuk mengevaluasi kinerja kepala desa selama 4 tahun ini, dan membuat rekomendasi pemberhentian kepala desa Karangligar.
Meminta dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) untuk mengevaluasi kinerja kepala desa karangligar. Membuat surat kepada bupati untuk memberhentikan dan mengganti kepala desa Karangligar, tandasnya.
Tentunya kami pemerintahan kecamatan Telukjambe akan menindaklanjuti atas aspirasi warga masyarakat yang disampaikan hari ini. Kami akan mengkaji dan melakukan koordinasi dengan DPMPD kata H. Arta SH, camat Telukjambe Barat.
Perlu kami sampaikan, lanjutnya, dalam hal ini kami akan transparan. Tidak ada unsur untuk memihak kepada kepala desa atau kepada warga, ujarnya.
Kami dan DPMPD akan melakukan evaluasi bersama terhadap kepala desa dalam melaksanakan dan menjalankan tugasnya sebagai kepala desa Karangligar. Dalam mengambil suatu keputusan untuk di ajukan kepada pimpinan (bupati) harus mengacu pada peraturan dan undang undang yang berlaku, pungkasnya.
Saya hari ini secara langsung, di perintahkan oleh kepala DPMPD untuk turun langsung di desa Karangligar. Untuk melihat, mendengarkan apa yang di inginkan oleh warga masyarakat Karangligar, kata Andri Irawan Kabid pemdes DPMPD.
Saya sangat mengapresiasi kepada bapak dan ibu yang telah menyampaikan aspirasinya secara santun dan damai. Saya akan menindaklanjuti apa yang sudah di sampaikan dalam kesempatan pagi ini, sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku, ucapnya.
Ternyata, lanjutnya, warga menuntut keterbukaan, transparasi kepala desa dalam pengelolaan anggaran dana desa. Menuntut transparasi merupakan hak warga, sesuai undang undang. Terkait pemberhentian kepala desa, tentunya harus melalui proses agar tidak melanggar peraturan dan undang undang , kata Andri.
(ryo bewok).
.png)
