Revolusinews.id Blangkejeren, Pemantau Keuangan Negara (PKN) gayo lues meminta Aparat Penegak Hukum (APH) melalukan penyelidikan atas indikasi dugaan korupsi pada penyelenggaraan operasi pasar murah dan operasi pasar pada disprindag gayo lues tahun anggaran 2023 yang menghabiskan anggaran sebesar Rp. 2,3 miliar.
Sutrisno Tim PKN gayo lues mengatakan APH perlu melakukan penyelidikan terkait penyelenggaran operasi pasar murah pada disprindag gayo lues tahun anggaran 2023 yang menelan anggaran Rp 2,3 miliar. Hal ini didasarkan atas adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada dinas tersebut atas penyelenggaraan pasar murah dan oprasi pasar.
Lanjut Sutrisno, bahwa pada laporan hasil pemeriksaan BPK RI disebutkan bahwa pengelolaan belanja subsidi pada dinas perindustrian dan perdagangan belum Sesuai ketentuan dalam hal ini BPK menyatakan penyedia penerima subsidi tidak memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan tanggungjawab sesuai ketentuan, serta Disperindag tidak melaksanakan tanggungjawab sesuai ketentuan.
Ini adalah data awal bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggaraan operasi pasar murah dan operasi pasar pada disprindag gayo lues tahun anggaran 2023 yang menghabiskan anggaran Rp. 2,3 miliar sebut tim PKN ini. (A)
_page-0001.jpg)
.png)
.jpeg "BANJIR BANDANG (menimpa persawahan masyarakat Dusun matanari Desa ujung Teran )")
