Revolusinews.id Karawang - Berbagai masalah dalam pelaksanaan PPDB dari tahun Ketahun terus terjadi , mulai dari kecurangan data kependudukan untuk menentukan zona siswa, pungutan liar, jual beli kursi, hingga titipan oknum pejabat (Kompas, 20/7/2023) demi memburu sekolah tertentu.
Dimulai pada 2017, penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi menjadi salah satu upaya untuk percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Dengan PPDB diharapkan tak ada lagi kasta dalam pendidikan: sekolah favorit versus nonfavorit, rivalitas antarsekolah, dan diskiriminasi di sekolah negeri.
Dalam pelaksanaannya, dampak PPDB zonasi masih jauh panggang dari api. Meski diskriminasi berkurang, belum terlihat pemerataan pendidikan yang berkualitas sehingga konsep sekolah favorit masih melekat di masyarakat. Justru setiap tahun muncul masalah, bahkan penyelewenangan dalam pelaksanaan PPDB zonasi, dan tidak terselesaikan.
PPDB Tahun 2024 diharapkan ada transparansi dari pihak panitia pelaksana, namun sayang dari 5 surat permohonan audiensi Redaksi Media Revolusi, SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3 , SMAN 4 dan SMAN 5 hanya 2 sekolah yang terlaksana.
Ada tiga sekolah lagi , yang surat permohonan audiensi belum terlaksana. Tujuan dari audiensi itu sendiri untuk mengetahui ada tidaknya perubahan regulasi dan jumlah penerima siswa baru serta kuota dari setiap jalur agar semua masyarakat khususnya para calon siswa bisa menentukan pilihannya.
Belum terlaksana audiensi media revolusi dengan pihak sekolah SMA N 3 ,SMA N 4 dan SMA N 5 melahirkan praduga yang negatif dan mencermin ketidak transparan." Red
.png)
