Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI serta mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi sesuai amanat UU No. 22 Tahun 2001.
Pada Minggu (21/5/2023) bertempat di Pave Hotel Subang digelar sosialisasi dengan tema 'Sinergi' yang diselenggarakan BPH Migas dan Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera H. Nurhasan Zaidi, S.Sos. I.
"Kami menghimbau masyarakat untuk lebih bijak dan hemat dalam penggunaan BBM," jelas Dra. Narcicy Makalew, M.Si., yang mewakili Kepala BPH Migas Erika Retnowati, A.K., M.Si.(21/5/2023)
Narcicy juga menambahkan bahwa masyarakat harus memiliki kesadaran untuk membantu pemerintah agar subsidi BBM maupun gas benar-benar tepat sasaran sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku.
"Pemerintah masih memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan masih memberikan subsidi untuk BBM dan gas untuk masyarakat kalangan bawah namun harus tepat sasaran jangan sampai yang tidak berhak menikmati subsidi," tegas H. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I., yang dikenal dengn sebutan NHZ.
NHZ mengatakan pelayanan digital yng diluncurkan pemerintah bertujuan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan BBM dan gas bersubsidi agar benar-benar tepat sasaran.
Selain peserta sosialisasi juga hadir perwakilan dari Pertamina sebagai salah satu BUMN yang mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia juga bertugas menjaga ketahanan energi Indonesia dengan tetap menjaga pasokan, mengikuti peningkatan kebutuhan energi serta mengoptimalkan sumber daya dalam negeri untuk kemandirian energi.(nanang suparman)
.png)
