• Jelajahi

    Copyright © Revolusinews.id - Berita Terkini Aktual Tajam Berimbang dan Terpercaya
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Daerah

    Loading...

    no-style

    Komisi I DPRD Menilai Tata Kelola Pemda Purwakarta Sudah Sesuai Regulasi

    adminrevolusinews.id
    01 December 2022, December 01, 2022 WIB Last Updated 2022-12-05T13:12:14Z


    revolusinews.id Purwakarta - Tata kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dinilai sudah cukup baik. Diharapkan untuk tahun selanjutnya, jajaran Pemkab Purwakarta dapat terus bersinergi positif dengan DPRD Purwakarta guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.


    Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPRD Purwakarta, Hj. Nina Heltina disela Kunjungan Kerja Dalam Daerah anggota Komisi I DPRD Kabupaten Purwakarta di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Purwakarta, Kamis (1/12/2022). “Sejauh ini sudah berjalan baik. Kedepan, sinergitas dengan legislatif harus lebih ditingkatkan lagi,” kata politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Teh Nina ini.


    Menurutnya, dalam agenda tersebut juga dibahas terkait beberapa program pemerintah yang telah terlaksana di tahun 2022. “Selain itu, telah dilakukan Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK yang meliputi perizinan termasuk perencanaan dan penganggaran, manajemen aset daerah, tata kelola keuangan desa, dan lain sebagainya,” ujar Teh Nina.


    Tampak hadir dalam agenda tersebut sejumlah pejabat di lingkungan Setda Kabupaten Purwakarta yang mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) Purwakarta diantaranya, Kepala Bagian Pemerintahan Fitri Solikhati dengan didampingi Kabag Hukum, Kabag Organisasi, Kabag ULP, unsur Bagian Umum dan unsur Analis Kebijakan.


    Untuk diketahui, selama periode kepemimpinan Bupati Anne Ratna Mustika, dari waktu ke waktu penerapan MCP dalam tata kelola pemerintahan di Pemkab Purwakarta terus mengalami peningkatan. Pada triwulan ketiga tahun ini, angkanya mencapai 75,95 persen.


    MCP merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) untuk memudahkan monitoring dalam upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, telah diterapkan oleh jajaran Pemkab Purwakarta dalam tata kelola pemerintahannya.


    Program yang dikembangkan KPK tersebut, bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah bisa melakukan transformasi nilai dan praktik pemerintahan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. (Nana Cakrana)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini