KARAWANG, REVOLUSI INVESTIGASI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang bersama Pemerintah Kabupaten Karawang resmi menyepakati dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang yang dipimpin langsung Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin, S.Pd.I., S.H., M.H., di Gedung DPRD Karawang, Rabu (30/9/2026).
Selain menetapkan Raperda Perubahan APBD 2026, rapat paripurna tersebut juga menyepakati dua agenda strategis lainnya, yakni perubahan Surat Keputusan (SK) DPRD mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 serta pembentukan Tim Penyusun Perubahan Tata Tertib (Tatib) DPRD.
Dalam memimpin persidangan, Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin, menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk memastikan setiap alokasi anggaran dan regulasi yang disepakati benar-benar diarahkan bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Karawang.
Menurutnya, seluruh tahapan pembahasan APBD Perubahan dilakukan secara cermat melalui kerja sama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kami di DPRD bersama seluruh anggota dan instrumen dewan berkomitmen menyelesaikan setiap tahapan pembahasan APBD Perubahan ini secara cermat. Kerja sama yang solid antara Banggar DPRD dan TAPD membuktikan komitmen bersama dalam memastikan program-program prioritas daerah dapat berjalan optimal di sisa tahun anggaran 2026,” tegas Endang Sodikin.
Sementara itu, Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Banggar DPRD serta TAPD yang telah bekerja bersama merumuskan penyesuaian anggaran daerah.
Ia menilai proses pembahasan tersebut berhasil mengatasi kendala defisit fiskal pada tahap awal pembahasan hingga menghasilkan formulasi anggaran yang lebih realistis dan terukur.
“Atas nama Pemerintah Daerah Karawang, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada Banggar DPRD dan tim TAPD yang berhasil mengatasi dan merumuskan penyesuaian program serta alokasi anggaran yang responsif terhadap dinamika kebutuhan daerah,” ujar Aep Syaepuloh.
Sebagai tindak lanjut keputusan rapat paripurna tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang menginstruksikan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk segera melakukan penyempurnaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Selain itu, percepatan pelaksanaan berbagai program daerah juga menjadi perhatian agar sisa waktu tahun anggaran 2026 dapat dimanfaatkan secara optimal dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Penetapan Perubahan APBD 2026 ini menjadi salah satu langkah penting dalam menyesuaikan kebijakan anggaran daerah dengan dinamika kebutuhan pembangunan serta prioritas pelayanan publik di Kabupaten Karawang.
Redaksi Revolusi Investigasi
Alimudin Garbiz
