Dairi.revolusiNews.id. 24 Agustus 2025 . program unggulan presiden Indonesia*Badan Giji Nasional (BGN)*dengan* Makan Giji gratis bergiji untuk anak didik*, terancam terganggu di kabupaten Dairi Hal ini mencuat setelah adanya issu bahwa seorang oknum yang mengatasnamakan * kepala Daerah* yang terkesan melakukan intimidasi ke sejumlah sekolah.
Oknum tersebut menyampaikan bahwa tanpa rekomendasi dari kepala Daerah, sekolah sekolah tidak bisa menerima penyaluran makan bergiji dari BGN.pernyataan ini menimbulkan keresahan di kalangan pengelola sekolah dan petugas lapangan.
Salah seorang * serjana penggerak pembangunan Indonesia (SPPI)* yang bertugas di dapur * satuan pelayanan pemenuhan Giji (SPPG) BGN*di kabupaten Dairi memberikan adanya intimidasi tersebut.ia menyatakan, masalah ini sudah dilaporkan kepada atasan,dan bila terus berlanjut,tidak menutup kemungkinan akan di tempuh jalur hukum.
### warga Dairi perihatin.
Sejumlah warga kabupaten Dairi menyampaikan keperhatian atas tindakan oknum yang diduga menghambat langsung* Program makan bergizi gratis peresiden Prabowo Subianto*.
Dalam kempayenya, presiden sudah menegaskan bahwa anak didik tidak boleh lapar.Harus diperhatikan, harus diberikan makan bergizi gratis .kalau ada oknum yang justru menghambat, ini jelas merugikan anak anak kita ..ujar seorang warga dengan tegas.
Masyrakat menilai tindakan tersebut arogan ,tidak logis dan berpotensi mencoreng citra kepemimpinan kepala daerah.sebab, keputusan terkait penyaluran BGN sepenuhnya berada di bawah kewenangan* Badan Giji Nasional*, bukan pemerintah daerah.
### Generasi Emas jangan dihambat.
Program BGN yang digagas presiden RI bertujuan mencetak generasi emas Indonesia dengan memastikan anak anak sekolah mendapatkan asupan makanan sehat bergizi,dan layaknya setiap hari.
BGN bukan untuk dijadikan ajang persaingan tidak sehat, melainkan wadah untuk mendukung visi presiden mewujudkan generasi yang handal.jika oknum yang mengatas namakan kepala daerah untuk menghambat,hal ini harus ditindak tegas,tambah seorang tokah masyarakat.
Warga berharap persoalan ini segera sampai ke telinga Mentri terkait dan presiden RI agar program mulai ini tidak tercedrai oleh praktek intimidasi dengan penyalahgunaan kekuasaan.(Tim redaksi)
.png)
