Revolusinews.id | Karawang, – Pembangunan gedung kantor Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) yang berlokasi di lingkungan Kantor Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, menuai sorotan tajam dari publik. Proyek yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Karawang Tahun 2025 senilai Rp216.459.000 ini dikerjakan oleh rekanan CV. Fania Berkat.
Namun, pelaksanaan proyek tersebut diduga tidak mendapat pengawasan yang maksimal dari instansi terkait. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan potensi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan teknis di lapangan.
Salah seorang pekerja yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa bangunan tersebut memiliki volume panjang sekitar 7 meter dan lebar 3,7 meter. Ia juga mengaku tidak tahu secara rinci spesifikasi teknis proyek, dan hanya menjalankan pekerjaan sesuai instruksi dari mandor.
"Saya hanya ikut kerja, bangunan ini panjangnya 7 meter dan lebarnya sekitar 3,7 meter. Soal material dan spesifikasi, kami tidak diberi penjelasan detail. Kami hanya jalankan apa yang diperintah mandor," ungkapnya kepada awak media, Sabtu (12/7/2025).
Menanggapi hal tersebut, Ketua LSM ICON RI DPW Jawa Barat, Marojak ST, menyoroti lemahnya pengawasan dari dinas terkait. Ia menilai bahwa dalam proyek yang menggunakan dana negara, pengawasan mutlak dilakukan secara ketat guna mencegah potensi penyimpangan.
"Pengawasan yang lemah bisa menjadi celah terjadinya penyimpangan, apalagi proyek ini menggunakan uang negara. Kami minta inspektorat dan aparat penegak hukum juga ikut mengawasi jalannya proyek ini agar sesuai dengan aturan dan spesifikasi yang ditentukan," tegas Marojak.
Pihaknya juga berencana melakukan investigasi lanjutan serta meminta data teknis proyek untuk mengkaji kesesuaian antara anggaran dan pelaksanaan di lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang maupun pelaksana proyek terkait sorotan tersebut. (Gun)
