Peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia (Right To Know Day) tangggal 28 September 2024 dan Refleksi Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 di Indonesia .

 

Revolusinews.id - UU no 14 Tahun 2008 sudah 16 Tahun di undangkan namun pelaksanaannya masih sebatas Pencitraan demikian di sampaikan Patar Sihotang SH MH ketua umum Pemantau keuangan negara pada saat konperensi Pers dalam rangka memperingati Hari Hak untuk Tahu Sedunia (Right To Know Day).tanggal 28 September 2024 di Kantor PKN Pusat Jl Caman Raya no 7 Jatibening Bekasi

Patar sihotang Menjelaskan bahwa  Setiap tanggal 28 September telah  ditetapkan dan diperingati sebagai Hari Hak untuk Tahu Sedunia (Right To Know Day). Termasuk   Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) juga memperingati sebagai Hari Internasional untuk Akses Universal terhadap Informasi (International Day for Universal Access to Information/IDUAI). Dan Hari Hak untuk Tahu Sedunia ditetapkan pertama kali pada tahun 2002 di Sofia, Bulgaria. Yang mana pada waktu itu telah terjadi aksi aksi yang menuntut tentang keterbukaan informasi atau transparansi demikian juga   Di Indonesia, Hari Hak untuk Tahu Sedunia mulai diperingati sejak tahun 2011  

Tujuan strategis dilaksanakan nya  Peringatan  Hari Hak untuk Tahu sedunia  (Right To Know Day)   untuk mengwujudkan dan mendorong dan memotivasi Masyarakat agar  berpartisipasi aktif  atau ikut serta dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan Kebijakan Penyelenggara negara dan  mendukung kebebasan pers, sehingga penyebaran informasi menjadi lebih mudah   sehingga tercapai budaya tranparansi  yang menghasilkan Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi Kolusi Nepotisme KKN .

Menjadi Pertanyaan  Peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia di kaitkan dengan pelaksanaan keterbukaan Informasi di Indonesia ,jawabannya adalah Masih sebatas Pencitraan , Banyak pejabat memberikan Statement bahwa dalam rangka mencegah dan brantas korupsi  budaya transparansi harus dilaksanakan dalam penyelenggara negara  , namum statement tersebut hanya sebuah fatamorgana yang tidak ada  Inpelementasinya di Lapangan , dan nyata nya mereka masih tertutup terutama yang menyangkut   Laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan negara .

Patar sihotang  menjelaskan  ,Argumen pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Indonesia masih sebatas pencitraan  banyak fakta , antara lain  UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi sudah 16 Tahun di undangkan  dan Jelas dan terang Pasal 28 F UUD 1945 menyatakan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis informasi 

Demikian Juga UU no 14 Tahun 2008 pasal  2 menyatakan Pasal2 (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Dan tujuan UU no 14 Tahun 2008 jelas dan nyata di sebutkan pada pasal 3 yang menyatakan .

Pasal3 Undang-Undang ini bertujuan untuk: a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui

rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan

publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik~ b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c. meningkatkan peran aktif masyarakat . dalam

pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;

d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

Demikian juga untuk menjamin pelaksanaan Tujuan UU no 14 Tahun 2008 Maka  sesuai pasal 23 UU no 14 Tahun 2008  di bentuklah Sebuah  Lembaga yang Bernama KOMISI INFORMASI . Namun Pelaksanaan nya menurut  Pengalaman [Fakta  Emferis  ] yang Pemantau keuangan negara PKN rasakan dan alami , belum  terlaksana seperti yang diamanatkan UU dan peraturan  hanya sebatas Pencitraan dan bekerja melakukan sesuai pesanan kelompok tertentu , karena terbukti masyarakat yang secara sadar terpanggil untuk berperan serta mencegah dan brantas korupsi , Ketika tahap meminta informasi oleh badan public sebagai pengguna keuangan negara tidak di berikan ,dan tentunya masyarakat menempuh  jalur hukum sesuai mekanisme UU no 14 Tahun 2008 nyaitu melakukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi di Komisi Informasi , nah  pada tahap ini lah Para Komisioner Komisi Informasi menunjukkan arogansi dan keahlian dan kecanggihan  dan kepiawian nya  untuk mencari cari kelemahan dan kekurangan administrasi atau salah tulis atau salah ketik . dan melakukan pemeriksaan seperti terkesan Introgasi  dan akhirnya menyalahkan Masyarakat pemohon  dan menolak Permintaan Masyarakat pemohon ,hal ini membuat para pejabat Publik yang dimohonkan Laporan keuangan negara nya  tersenyum  dan Mendaulat Komisioner Informasi yang memeriksa persidangan Bak Pahlawan penyelamat Badan Publik atau penyelenggara negara penguna keuangan Hasil pajak Rakyat .

 

Menurut Patar sihotang ,banyak  masyarakat  terutama anggota PKN yang ada di seluruh Indonesia kecewa dan prihatin atas keberadaan dan intergritas Para komisi Informasi di Indonesia karena sejatinya komisi informasi ini tugasnya mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggara negara  malah terbalik dan justru menahan dan jegal masyarakat pada saat meminta informasi public yang akan di gunakan pada saat pengawasan dan pemantauan dan penelitian  pelaksanaan keuangan negara .

Patar Sihotang Juga menyampaikan bahwa Lembaga Komisi Informasi Ini adalah Lembaga yang super body dan  Hebat  dan terkesan seperti lembaga liar dan tidak patuh kepada Kitap acara persidangan Komisi informasi  perki 1 tahun 2013 dan  suka Sukanya  menafsirkan Peraturan perki 1  tahun 2013 ,karena tidak Lembaga atau peraturan yang mengawasi Lembaga ini , kalaupun ada pelanggaran atau keasalahan  mereka ini , iya hanya mereka sendiri yang melakukan pemeriksaan terhadap diri nya sendiri seperti pada pasal  Perki 3 tahun 2016 tentang Kode etik Anggota Komisioner . pada Peraturan ini menyatakan  apabila ada laporan Masyarakat tentang pelanggaran  Kode etik anggota Komisioner  , pada pasal 15 di nyatakan “ KomisI Informasi yang menerima laporan dan melakukan RAPAT PLENO  UNTUK MENENTUKAN DITERIMA ATAU DITOLAK

Pasal ini sangat melindungi dan membantu komisioner yang melanggar kode etik , karena sudah pasti pada saat RAPAT PLENO mereka menolak Laporan kode etik masyarakat ,karena ini terbukti sudah ada 8 laporan kode etik di Komisi Informasi di seluruh Indonesia  yang di ajukan dan di laporkan Pemantau keuangan negara atas pelanggaran kode etik  ,namun satu pun  tidak ada dilaksanakan  Pembentukan majelis  kode etik  dan  yang menjadi dasar dilaksanakan sidang majelis kode etik anggota Komisioner .

 

Patar sihotang atas nama Perkumpulan masyarakat pemantau keuangan negara PKN mengarapkan agar semangat memperingati  Hari Hak untuk Tahu Sedunia (Right To Know Day) tangggal 28 September 2024 menjadi  Momenttum untuk merubah Pola Pikir  Menset  atau pradigma ketertutupan dan arogansi  menjadi keterbukaan dan humanis 

 

Dan berharap kepada Bapak Presiden Jokowi  sebagai penanggung jawab tertinggi atas keterbukaan informasi di negeri Indonesia dan kepada  bapak Prabowo sebagai Presiden Terpilih  melaksanakan Evaluasi tentang keberadaan dan Tupoksi maupun Sumber daya manusia Komisi Informasi di Indonesia .

demi tercapainya  dan terwujudnya negara atau negeri yang berbudaya keterbukaan informasi {transparansi ] sehingga tercipta lah pemerintahan yang bersih dari KKN dengan demikian tercapai Masyarakat adil dan Makmur dan tercapai cita cita  Menjadi  ke 5 negara terbesar di dunia pada tahun 2045 .

Demikian disampaikan Patar sihotang pada saat acara konfrensi pers dalam rangka memperingati tanggal 28 September 2024 Hari Hak untuk Tahu Sedunia (Right To Know Day)

PEMANTAU KEUANGAN NEGARA PKN

 

PATAR SIHOTANG SH MH

KETUA UMUM

NO KONTAK KONFIRMASI WA 082113185141

(RED)