Modus pertama yang dibongkar penyidik adalah pencairan honorarium fiktif. Nama-nama penerima dicatut, bahkan ada yang sepenuhnya palsu. Seolah-olah ada kegiatan yang berjalan, padahal semua hanya rekayasa di atas kertas. Dana pun mulus masuk ke kantong pribadi.
Lebih jauh, para tersangka menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) palsu. Dokumen kegiatan dipalsukan, kwitansi belanja dibuat seolah-olah nyata, sementara faktanya kegiatan tidak pernah ada. Laporan ini dijadikan tameng untuk menutupi jejak penjarahan uang hibah.
Ironisnya, dana yang seharusnya dipakai membina generasi muda lewat kegiatan kepanduan Pramuka, malah dijadikan kedok untuk memperkaya diri. Kegiatan dicatat besar-besaran dalam laporan, tetapi di lapangan tak ada satu pun aktivitas. Uang rakyat habis, generasi muda dikhianati.
Tak berhenti di sana, modus lain yang dipakai adalah mark up anggaran kegiatan. Biaya yang seharusnya kecil digembungkan berkali lipat. Selisih anggaran inilah yang kemudian dibagi-bagi secara ilegal.
Kasus ini menunjukkan betapa licinnya cara oknum pejabat menggerogoti anggaran publik. Dengan wajah penuh kepura-puraan, mereka menjadikan honor fiktif, laporan palsu, dan mark up sebagai senjata untuk merampok uang negara.
Kini, publik menanti langkah tegas penegak hukum agar kasus ini tidak berhenti sebatas “oknum”, tetapi menjadi pintu masuk membersihkan birokrasi dari pola korupsi yang sudah membusuk.*Red
.png)
