Revolusi Pakpak Bharat — Bahaya proyek gagal struktur kini membayangi masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat. Dalam laporan resminya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menemukan adanya kekurangan volume dan mutu pada tujuh paket pekerjaan infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelola oleh Dinas PUTRHub tahun anggaran 2023.
Total anggaran yang terlibat dalam proyek bermasalah ini mencapai Rp3,8 miliar lebih. Namun, sebagian besar pekerjaan dinyatakan tidak sesuai kontrak, baik dari sisi fisik maupun kualitas. Tragisnya, pembayaran tetap dilakukan penuh.
Dokumen LHP BPK Nomor 39.A/LHP/XVIII.MDN/05/2024 menyebut bahwa pengawasan internal dalam proyek ini sangat lemah. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPTK, dan pengawas lapangan dinilai lalai, bahkan diduga membiarkan laporan yang tidak sesuai fakta.
Menurut Pimpinan Redaksi media Revolusi ada indikasi kuat telah terjadi manipulasi laporan kegiatan, seperti pemalsuan progres kerja, berita acara fiktif, hingga laporan teknis yang tidak sesuai kondisi lapangan. Praktik ini patut diduga sebagai bagian dari upaya sistematis untuk mencairkan anggaran secara tidak sah.
Dampaknya sangat serius.
Kekurangan volume pada struktur jalan, bangunan jembatan, dan jaringan irigasi bukanlah kesalahan administratif—ini adalah potensi bencana konstruksi.
Aspal mudah retak, jembatan bisa ambruk sewaktu-waktu, dan irigasi gagal total. Rakyat bisa menjadi korban langsung akibat proyek yang tidak dibangun sesuai standar.
BPK juga mencatat adanya kelebihan pembayaran yang wajib dikembalikan ke kas daerah, dengan rincian:
PT ABSM: Rp2.913.934.549,41
PT SPA: Rp954.442.730,21
Total: Rp3.868.372.279,62
Namun hingga kini, belum ada informasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat terkait:
Apakah Dinas PUTRHub telah melaporkan dugaan manipulasi ini ke aparat penegak hukum?
Apakah kedua kontraktor sudah masuk dalam daftar hitam?
Dan siapa saja pihak internal yang diduga terlibat?
Langkah Investigatif Redaksi Media Revolusi
Redaksi Media Revolusi tidak akan berhenti pada permukaan laporan. Sebagai bentuk komitmen terhadap jurnalisme yang transparan dan bertanggung jawab, redaksi telah memutuskan untuk: Mengajukan permintaan resmi dokumen informasi publik kepada Dinas PUTRHub Kabupaten Pakpak Bharat, termasuk:
Dokumen kontrak asli
Laporan progres mingguan/bulanan
Berita acara serah terima
Foto dokumentasi lapangan
Bukti pencairan dana
Langkah ini bertujuan agar apa yang terjadi, siapa saja yang bertanggung jawab, dan bagaimana proses ini terjadi dapat disajikan ke publik secara faktual dan utuh.
Karena saat proyek publik dikerjakan dengan kebohongan, maka tanggung jawab jurnalisme adalah membongkarnya sampai ke akar.
RevolusiNews akan terus mengawal kasus ini.
Marojak Sitohang " Kami tidak akan berhenti sampai kejelasan hukum dan pertanggungjawaban disampaikan kepada rakyat.* Red
