UCAPAN RAMADHAN

SELAMAT IDUL FITRI REVOLUSI

'Advertisement'
ADVERTISEMENT

no-style

BREAKING NEWS

Loading...

Bupati Fakfak Tegaskan Komitmen Tindak Lanjuti Temuan BPK dalam Penyerahan Hasil Audit LKPD 2024

Redaksi_Revolusi
7/25/25, 19:47 WIB Last Updated 2025-07-25T12:47:52Z


Revolusinews.id
  papua Barat Manokwari, 25 Juli 2025 — Dalam upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, menghadiri acara penyerahan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat, Jumat (25/7), di Manokwari.


Acara ini turut dihadiri para pejabat tinggi dari dua kabupaten, yakni Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Pegunungan Arfak, menandai momen penting dalam siklus pengawasan keuangan pemerintah daerah.


Dalam sambutannya, Bupati Samaun menyampaikan apresiasi terhadap profesionalisme BPK dalam menjalankan proses audit, mulai dari pemeriksaan awal hingga pemeriksaan terperinci yang berlangsung selama dua bulan. Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Fakfak telah menyusun rencana aksi (action plan) sebagai respons terhadap temuan BPK.



“Beberapa kelemahan masih kami temui dalam pengelolaan keuangan daerah, dan itu menjadi catatan penting. Namun kami berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara sistematis dan tepat waktu,” ujar Bupati Samaun.


Langkah ini, menurutnya, merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.


Bupati Fakfak juga menekankan pentingnya sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas eksternal seperti BPK, guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien.


“Saran dan bimbingan dari BPK sangat kami butuhkan demi memperbaiki tata kelola secara berkelanjutan,” imbuhnya.


Penyerahan hasil audit LKPD merupakan bagian dari mekanisme tahunan pengawasan keuangan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Opini yang diberikan oleh BPK menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas pengelolaan anggaran publik oleh pemerintah daerah.


Bupati Samaun menutup sambutannya dengan harapan agar proses pengawasan ini terus menjadi sarana membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.


“Dengan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga upaya perbaikan ini menjadi jalan menuju pelayanan publik yang lebih baik dan berintegritas,” pungkasnya.



Reporter ria

Revolusinesw id papua Barat

Komentar

Tampilkan

Terkini

Parlementaria

+