revolusinews.id Karawang - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karawang melalui Panwaslu Kecamatan telah mengumumkan pendaftaran rekrutmen PKD atau Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan Desa untuk Pemilu 2024.
Seperti halnya di Panwaslu Kecamatan Majalaya antusias warga sangat tinggi untuk mencari informasi dan mendaftarkan diri menjadi PKD di desanya masing-masing.
Ketua Panwaslu Kecamatan Majalaya, Adi Nugraha saat ditemui mengatakan, di Majalaya sendiri ada 7 desa berarti dibutuhkan 7 PKD.
Mekanismenya sendiri, lanjut Adi, kemarin kita sudah bersosialisasi dari tanggal 8 sampai 13 Januari 2023, perekrutan sendiri dimulai hari ini Sabtu, 14 Januari
hingga tanggal 19 Januari 2023, lanjutnya.
"Kriteria-kriteria nya berumur 21 tahun minimal dan berpendidikan SMA terakhir. Seharusnya di Undang-undang nomor 7 2017 minimal usia paling rendah 25 tahun namun ada revisi Perpu No.1 tahun 2022 berusia paling rendah 21 tahun dan jika tidak ada paling rendah 17 tahun,"jelas Ketua Panwaslu Majalaya. Sabtu (14/01/23).
Untuk mekanismenya sendiri para pelamar boleh daftar langsung ke Panwas adapun untuk informasi kita sudah sebar dimedia-media sosial , FB, dan Instagram, tuturnya.
PKD sendiri adalah Pengawas di tingkat Kelurahan dan Desa, dimana tugasnya mengawasi setiap kegiatan atau tahapan-tahapan pemilu yang berkantor di desa masing-masing, ada 7 desa di Majalaya namun tetap di bawah Panwaslu Kecamatan Majalaya, tandas Adi.
"Kalau secara antusias kemarin sudah banyak, saat kita sosialisasi di kecamatan dan desa sudah banyak yang menanyakan melalui WhatsApp ke saya dan hotline-hotline yang ada di email, DM atau komentar di Instagram atau Facebook banyak yang sudah menanyakan terkait persyaratan nya apa saja terus kerjanya, akan seperti apa, dan kita jelaskan serta lumayan banyak," ujarnya.
Untuk pendaftaran karena hari Sabtu, tadi juga sudah ada yang datang menanyakan persyaratan dan mengambil formulir, tutur Adi.
Harapannya dengan pembukaan ini kita mampu menjaring para pengawas yang berintegritas yang baik tentunya sehingga pengawasan pada tahapan pemilu ini benar-benar maksimal. Dan juga pada dasarnya ujung tombaknya itu bisa di pengawas desa karena mereka mencakup para pengawas TPS hingga laporan-laporan pengawasan lebih baik lagi, pungkas Adi Nugraha kepada revolusinews.id. (yopie iskandar)
.png)
