KARAWANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang menggelar Rapat Paripurna di Gedung DPRD Karawang, Senin (30/03/2026), yang menghasilkan pembentukan tiga Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin, dan dihadiri Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, Wakil Bupati H. Maslani, unsur Forkopimda, serta jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
Tiga pansus yang dibentuk akan fokus pada pembahasan Raperda Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan, serta Raperda Penyelenggaraan Kearsipan. Pembentukan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat regulasi daerah agar lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan daerah.
Selain pembentukan pansus, agenda rapat juga memuat penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Karawang Tahun Anggaran 2025. Dalam paparannya, Bupati H. Aep Syaepuloh menyoroti capaian sektor ketenagakerjaan dan infrastruktur yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menegaskan bahwa LKPJ merupakan instrumen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus ruang evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif.
“Laporan ini kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat, serta menjadi bahan perbaikan ke depan,” ujar Bupati.
DPRD Karawang berharap ketiga pansus yang telah dibentuk dapat bekerja optimal dalam merumuskan regulasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi ketertiban, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Dengan terbentuknya pansus ini, arah kebijakan daerah Karawang diharapkan semakin kuat dalam menciptakan pemerintahan yang responsif, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
— Red
Alimudin Garbiz
