Batu Bara, Revolusinews.id – Ketua Harian DPD Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kabupaten Batu Bara, Basri Saragih, menyikapi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GERBRAK) di Jakarta, Jumat (1/8/2025), yang menyeret nama Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, dalam dugaan korupsi.
Basri menilai aksi tersebut bukan murni gerakan moral, melainkan propaganda politik murahan yang dikemas dengan isu antikorupsi.
> “Jangan bodohi rakyat dengan bendera antikorupsi, padahal isinya cuma intrik politik busuk. Kami di Batu Bara tahu siapa Baharuddin Siagian dan bagaimana kinerjanya,” tegas Basri kepada wartawan.
"Ini Bukan Aksi Moral, Tapi Serangan Pesanan"
Lebih lanjut, Basri mempertanyakan motif aksi GERBRAK yang dinilai cenderung menyasar pribadi tertentu tanpa dasar kuat.
> “Kalau hanya menyoal temuan BPK yang sudah ditindaklanjuti, apa urgensinya sampai harus demo ke Jakarta? Ini bukan gerakan moral, ini gerakan pesanan,” katanya.
Menurutnya, temuan BPK bukan serta-merta menjadi indikasi tindak pidana, terlebih jika sudah ada pengembalian ke kas negara.
Basri juga mengkritik keras kemungkinan adanya oknum yang menunggangi isu ini untuk kepentingan politik menjelang Pemilu. “Jangan anggap masyarakat Batu Bara bodoh. Kami tahu mana kritik konstruktif dan mana yang hanya sekadar serangan bermuatan politis,” tambahnya.
IPK: Dukung Pemimpin yang Terbukti Bekerja
Basri menegaskan, IPK Batu Bara akan berdiri di barisan terdepan mendukung pemimpin yang bekerja nyata untuk rakyat.
> “Pak Baharuddin bukan hanya bicara, beliau bekerja. Perubahan di Batu Bara nyata. Kami tidak akan tinggal diam terhadap upaya mencemarkan nama baik beliau dengan fitnah dan narasi sesat,” tegasnya.
Aktivisme Sejati Bukan Alat Politik
IPK juga menolak aktivisme yang dijadikan alat politik kekuasaan. “Kami mendukung gerakan sipil yang idealis dan berintegritas, bukan yang dikendalikan oleh oknum tertentu demi ambisi pribadi. Batubara bukan tempat untuk skenario politik murahan,” tegas Basri.
Akhiri Drama, Fokus Bangun Daerah
Menutup pernyataannya, Basri mengajak semua pihak menghentikan drama politik yang bisa merusak semangat pembangunan di daerah.
> “Kita butuh energi untuk membangun, bukan untuk saling menjatuhkan. IPK akan tetap bersama rakyat dan pemimpin yang bekerja demi kemajuan daerah, bukan untuk kepentingan pribadi segelintir orang,” tutupnya.
Basri juga mengingatkan, suara rakyat dan masyarakat sipil adalah kekuatan yang sah, namun ketika dipolitisasi secara brutal, justru publik sendiri yang akan menanggung akibatnya.
(Agus Sitohang)