Sumut-Batu Bara, Revolusinews.id -Keamanan di Pelabuhan Ujung Bom, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah warga dan pedagang yang beraktivitas di sekitar pelabuhan menyuarakan keresahan mereka setelah terjadi aksi pencurian yang merugikan salah seorang pengunjung.
Insiden tersebut terjadi pada Selasa, 10 Juni 2025. Kaca mobil milik korban dipecahkan dan barang-barang berharga di dalam kendaraan digondol pencuri. Ironisnya, korban sebelumnya telah membayar biaya parkir kepada petugas, namun tidak memperoleh jaminan keamanan apa pun.
Lebih mengkhawatirkan, warga menduga bahwa pelaku pencurian adalah oknum yang juga bertugas sebagai penjaga parkir. Hal ini menambah kecurigaan dan menimbulkan pertanyaan besar tentang legalitas dan pengawasan sistem parkir di pelabuhan tersebut.
“Ini bukan sekadar soal barang hilang, tapi soal kepercayaan publik. Kalau sudah membayar parkir, pengunjung berhak mendapat rasa aman,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat.
Warga juga menyoroti praktik pungutan liar (pungli) yang marak terjadi di lokasi, yang kian meresahkan para pengunjung. Sejumlah pedagang mengeluhkan menurunnya jumlah pengunjung akibat citra negatif yang melekat pada pelabuhan tersebut.
“Kami yang berdagang di sini sangat terdampak. Banyak orang enggan singgah karena takut dipalak atau mengalami kejadian serupa. Ini merugikan ekonomi warga kecil,” keluh seorang pedagang.
Pelabuhan Ujung Bom sendiri berada di bawah kewenangan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Tanjung Tiram melalui Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan. Adapun Pos TNI AL Tanjung Tiram yang berada tak jauh dari lokasi menyatakan bahwa pelabuhan tersebut bukan termasuk wilayah operasional mereka.
“Kami tegaskan, Pelabuhan Ujung Bom bukan merupakan aset maupun wilayah kerja kami. Kewenangan sepenuhnya ada di bawah KPLP,” ujar Komandan Pos TNI AL Tanjung Tiram, Mawardi, saat dikonfirmasi.
Sampai saat ini, belum ada kejelasan mengenai siapa pengelola resmi parkir di kawasan pelabuhan tersebut, termasuk status hukum para petugas parkir yang kerap menarik uang dari pengunjung.
Masyarakat mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk segera turun tangan, mengusut tuntas dugaan keterlibatan oknum serta memastikan pengelolaan pelabuhan berjalan secara profesional dan transparan.
“Pelabuhan ini adalah wajah daerah dan urat nadi ekonomi warga. Jika tidak ada tindakan nyata, maka yang rugi bukan hanya kami yang berdagang, tapi juga citra Batubara di mata publik,” tegas salah satu warga.
(IQbal -A SH)
